KUKAR, LINGKARKALTIM: Tawaran kerja sama sejumlah proyek yang semula diharapkan dapat memberikan keuntungan justru berujung persoalan.
Seorang warga di Kutai Kartanegara (Kukar) mengaku mengalami kerugian hingga Rp160 juta setelah menyerahkan sejumlah uang kepada seorang pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar.
Pasalnya, pekerjaan yang dijanjikan tidak kunjung terealisasi, sementara dana yang telah diserahkan juga belum dikembalikan.
Persoalan tersebut kini dibawa ke Inspektorat Kukar untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
Melalui kuasa hukum dari Nusantara Law Office, Hilarius Onesimus Moan Jong, pengaduan resmi disampaikan dengan mendatangi Kantor Inspektorat Kukar, Senin (9/11/2026).
Laporan itu ditujukan kepada seorang pegawai berinisial HN yang bertugas di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmatan) Kukar.
Hilarius menjelaskan, rangkaian persoalan tersebut bermula pada Juni 2025. Ketika itu, HN disebut menawarkan kerja sama pengadaan mesin gergaji atau chainsaw dengan nilai pagu anggaran mencapai Rp134 juta.
Tawaran tersebut kemudian menarik perhatian kliennya yang melihat adanya peluang untuk terlibat dalam pekerjaan pengadaan tersebut.
Sebagai bentuk keseriusan terhadap kerja sama yang ditawarkan, kliennya kemudian menyerahkan uang sebesar Rp40,1 juta.
Namun, pekerjaan yang sebelumnya telah dibicarakan itu justru tidak berlanjut.
Hilarius menyebut, pembatalan pengadaan chainsaw disampaikan dengan alasan adanya efisiensi anggaran.
Meski pekerjaan pertama tidak terlaksana, persoalan tersebut tidak berhenti sampai di situ.
HN kembali menawarkan pekerjaan lain kepada kliennya, kali ini berupa pemeliharaan peralatan.
Tawaran kedua tersebut kembali disertai permintaan penyerahan dana sehingga kliennya kembali mengeluarkan sejumlah uang.
Dari beberapa kali penyerahan dana yang dilakukan, total uang yang telah diberikan kliennya mencapai Rp160 juta.
Bahkan, kata dia, berdasarkan kesepakatan yang disampaikan kepada kliennya, terdapat janji pengembalian dana sebesar Rp294,66 juta.
“Namun sampai hari ini proyek tersebut tidak direalisasikan dan juga dana klien kami pun tidak dikembalikan,” kata dia.
Sebelum membawa persoalan ini ke Inspektorat, pihaknya mengaku telah berupaya meminta kejelasan dan pertanggungjawaban kepada pihak yang bersangkutan.
Salah satu langkah yang ditempuh yakni melayangkan somasi pada 25 Maret 2026.
Melalui somasi tersebut, pihaknya berharap ada penjelasan sekaligus penyelesaian atas dana yang telah diserahkan.
Namun, upaya tersebut belum memberikan kepastian sebagaimana yang diharapkan.
Tidak adanya penyelesaian membuat pihaknya kemudian memilih menempuh jalur pengaduan melalui Inspektorat Kukar, terutama untuk meminta penelusuran mengenai kemungkinan keterkaitan persoalan tersebut dengan status pegawai yang dilaporkan.
Hilarius berharap laporan yang telah disampaikan tidak hanya berhenti pada klarifikasi, tetapi juga ditindaklanjuti melalui pemeriksaan secara menyeluruh.
Menurutnya, Inspektorat perlu memastikan apakah terdapat pelanggaran disiplin aparatur sipil negara (ASN) atau penyimpangan administrasi dalam persoalan tersebut.
“Kami mengharapkan Inspektorat memeriksa terlebih dahulu. Apabila terdapat pelanggaran disiplin ASN atau penyimpangan administrasi, dan juga ditemukan adanya pelanggaran hukum, kami minta direkomendasikan ke aparat penegak hukum yang berwenang,” tegasnya.
Ia memastikan pengaduan tersebut telah diterima dan diregistrasi oleh Inspektorat Kukar.
“Alhamdulillah tadi sudah diregistrasi, diterima pengaduan kita dan Inspektorat akan memanggil melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan,” tuturnya.
Terpisah, Kepala Disdamkarmatan Kukar, Fida Hurasani turut memberikan tanggapan terkait persoalan yang menyeret salah seorang stafnya tersebut.
Ia menyatakan menghormati proses yang sedang berjalan, namun menegaskan bahwa persoalan itu sejauh ini merupakan urusan personal pegawai bersangkutan dan tidak berkaitan dengan kegiatan maupun administrasi kedinasan.
Fida juga menjelaskan bahwa berdasarkan pengetahuannya, tidak terdapat kegiatan pengadaan chainsaw di lingkungan Disdamkarmatan Kukar pada 2025 sebagaimana yang disebutkan dalam pengaduan.
Ia memastikan pelaksanaan administrasi di instansinya berjalan tertib dan tidak memiliki persoalan sebagaimana yang dikhawatirkan.
“Kalau memang itu sudah masuk ranah hukum, kita menghormati proses tersebut. Jadi, mungkin ini arahnya ke personal, menjual-jual nama. Kita tidak tahu. Namun, secara administrasi, insyaallah kita tertib saja, tidak ada masalah,” ujarnya.
Selain itu, Fida juga meluruskan informasi mengenai kedudukan HN di lingkungan Disdamkarmatan Kukar.
Ia menegaskan bahwa pegawai tersebut tidak memiliki jabatan sebagai bendahara maupun wakil bendahara, melainkan hanya bertugas sebagai staf.
Karena itu, ia meminta agar persoalan yang dilaporkan tidak langsung dikaitkan dengan struktur maupun kegiatan resmi di lingkungan dinas.
“Dia hanya staf saja,” tegasnya.
Fida mengaku persoalan tersebut bukan kali pertama sampai ke telinganya.
Ia menyebut sudah beberapa kali menerima konfirmasi dari sejumlah pihak yang menanyakan keterlibatan pegawai bersangkutan dalam berbagai persoalan.
Menindaklanjuti informasi tersebut, ia mengaku telah meminta pihak-pihak yang datang untuk berkoordinasi dengan sekretaris dinas agar persoalan yang disampaikan dapat ditelusuri lebih lanjut.
Ia juga mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah pejabat untuk memastikan apakah terdapat hubungan antara tawaran kerja sama tersebut dengan pekerjaan di lingkungan Disdamkarmatan.
Dari penelusuran internal yang dilakukannya, Fida menyatakan tidak menemukan adanya keterkaitan dengan kegiatan kedinasan.
Sementara itu, Plt Kepala Inspektorat Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, mengaku belum mengetahui secara terperinci substansi pengaduan yang baru disampaikan tersebut.
Ia mengatakan perlu terlebih dahulu meminta penjelasan dari tim yang menangani laporan agar informasi mengenai pokok persoalan maupun tindak lanjutnya dapat dipastikan.
“Nanti saya coba konfirmasi dulu kepada teman-teman yang menangani. Saya akan tanyakan lebih lanjut terkait hal tersebut. Untuk saat ini, saya juga belum mengetahui secara pasti,” tutupnya.(ahk)
