KUKAR, LINGKARKALTIM: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) segera memproses pencairan insentif bagi guru honorer atau non-ASN. Sementara itu, pembayaran insentif bagi guru agama di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) yang bertugas di sekolah-sekolah masih menunggu kejelasan regulasi.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Disdikbud Kukar, Pujianto, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Kukar dan pihak terkait di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kukar, Kamis (12/11/2026).
Pujianto menjelaskan, untuk pembayaran insentif guru non-ASN, prosesnya akan segera dilanjutkan. Sedangkan untuk guru agama yang ditugaskan di sekolah dasar (SD) maupun satuan pendidikan di bawah Disdikbud, pihaknya masih harus memastikan dasar hukum yang dapat menjadi landasan pembayaran.
“Untuk pencairan TPP yang non-ASN insyaallah segera diproses. Yang kedua, kalau terkait dengan guru Kemenag yang ditugaskan di SD atau di bawah Dinas Pendidikan, kita masih menunggu regulasinya,” ungkap Pujianto.
Ia mengatakan, Disdikbud tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan sebelum aturan yang menaungi pembayaran tersebut benar-benar jelas.
Karena itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah instansi, termasuk Bagian Hukum dan Inspektorat, untuk membahas serta menerjemahkan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, kepastian regulasi penting agar kebijakan pembayaran tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari.
“Kita tidak berani kalau belum ada regulasi yang bisa menaungi. Regulasinya harus betul-betul jelas dan bisa menjadi dasar bagi kita untuk melaksanakan pembayaran,” tuturnya.
Terkait kapan regulasi tersebut dapat diselesaikan, Pujianto mengaku belum bisa memastikan. Disdikbud terlebih dahulu akan menyampaikan hasil pembahasan dan mendorong koordinasi bersama pihak terkait agar persoalan tersebut segera mendapatkan jalan keluar.
Sementara itu, dalam RDP tersebut, Anggota DPRD Kukar dari Fraksi PDI Perjuangan, Andi Faisal, turut menyoroti keterlambatan pembayaran insentif guru non-ASN yang kembali menjadi aspirasi tenaga pendidik.
Ia mengungkapkan, dalam dua hingga tiga pekan terakhir, banyak guru menyampaikan keluhan melalui pertemuan langsung, pesan WhatsApp, maupun telepon. Bahkan, persoalan tersebut juga muncul saat kegiatan reses DPRD.
Berdasarkan hasil pembahasan, Andi Faisal menyebut SK pembayaran dari Disdikbud telah terbit pada 9 November 2026. Dari sisi anggaran, BPKAD Kukar juga telah menyatakan kesiapan untuk melakukan pembayaran.
Namun, masih terdapat kendala administrasi berupa penyelesaian berkas pertanggungjawaban (perpal) untuk guru tingkat SMP. Sementara itu, berkas guru PAUD dan SD disebut telah selesai diverifikasi.
“Secara keuangan pemerintah daerah sudah siap. BPKAD bahkan hari ini juga siap membayarkan. Hanya saja, masih ada kendala administrasi, terutama untuk guru-guru non-ASN di SMP yang berkas perpalnya belum tuntas,” jelas Andi Faisal.
Ia berharap Disdikbud dapat segera menyelesaikan kekurangan administrasi tersebut sehingga pembayaran insentif periode Juli hingga September 2026 bisa direalisasikan pekan depan. Setelah itu, pembayaran untuk periode Oktober dan November juga diharapkan dapat segera menyusul.
DPRD Kukar pun meminta Disdikbud mempercepat penyelesaian administrasi sekaligus menuntaskan kajian regulasi bagi guru agama. Dengan demikian, hak para tenaga pendidik dapat dipenuhi tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku. (Adv/dil)
