KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemkab Kukar saat ini mengupayakan solusi terbaik di tengah ancaman kekeringan yang membayangi sektor pertanian.
Sejumlah lahan persawahan yang selama ini mengandalkan sistem tadah hujan kesulitan mendapatkan pasokan air di tengah musim kemarau.
Pemerintah daerah pun mulai menyiapkan langkah penanganan melalui pembentukan tim terpadu yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Bupati Kukar, dr. Aulia Rahman Basri mengatakan tim tersebut dikomandoi Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar dengan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), hingga Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
“Sekarang kami mencarikan solusi untuk bagaimana proses pengairan di sawah-sawah kita yang terdampak kemarau ini, yang berakibat pada kekeringan, itu bisa teratasi dengan baik,” kata dia, Selasa (11/8/2026).
Pemkab Kukar telah mengidentifikasi sekitar 10 kecamatan yang menjadi kawasan lumbung pangan dan turut terdampak kondisi tersebut.
Wilayah yang paling rentan adalah persawahan yang sistem pengairannya masih sangat bergantung pada curah hujan.
“Sekarang kami berupaya mencarikan sumber-sumber air terdekat sehingga ini bisa teraliri dengan baik,” ujar Aulia.
Untuk mempercepat penanganan, Pemkab Kukar juga berencana membuka opsi penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penyediaan sarana pengairan bagi petani yang terdampak.
Salah satu rencana yang telah disiapkan pemerintah daerah ialah dengan menyiapkan pompa menyesuaikan luas lahan pertanian yang harus dialiri.
“Kami sudah mengidentifikasi kalau seandainya pertanian sawahnya di bawah 20 hektare, itu mungkin pompa tiga inci bisa jalan. Tapi kalau sudah di atas 20 hektare, maka kita membutuhkan pompa yang lebih besar dan itu harus kita adakan secepatnya,” jelasnya.
Selain menyiapkan peralatan, lanjut Aulia, Pemkab Kukar juga akan melakukan pemantauan langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi riil yang dihadapi petani.
Hal tersebut diperlukan agar penanganan tidak hanya berdasarkan laporan administratif, tetapi benar-benar sesuai dengan kebutuhan di masing-masing wilayah.
Sementara itu salah seorang petani di Bukit Biru, Suwarman mengatakan sebagian besar petani di wilayahnya masih mengandalkan hujan untuk memenuhi kebutuhan air persawahan.
Oleh karena itu, musim kemarau membuat aktivitas tanam menjadi terganggu. Menurutnya, pemerintah perlu turun langsung melihat kondisi persawahan sebelum persoalan semakin parah.
Menurutnya, keterlambatan penanganan dapat membuat petani kehilangan kesempatan untuk menanam.
Bahkan, sebagian bibit yang telah disiapkan terpaksa tidak dapat digunakan karena terlalu lama menunggu kondisi air membaik.
Hingga kini, kata dia, baru sekitar separuh lahan di Bukit Biru yang dapat ditanami.
“Kemarin saya sempat menyarankan pakai alkon. Yang dekat parit besar itu masih ada air. Kalau saya yang lahannya agak jauh saja tetap pakai alkon, cuma sekarang alkonnya rusak,” sebut dia.
Ia berharap penangan masalah kekeringan ini bisa secepatnya ditangani agar para petani bisa melakukan aktivitas tanam kembali.
“Yang paling diperhatikan itu masalah air. Petani-petani di sini pengairannya hanya mengandalkan hujan,” pungkasnya. (ASR)
