KUKAR, LINGKARKALTIM: Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Kutai Kartanegara meniadakan pelaksanaan Kukarland Festival pada 2026.
Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah yang saat ini mengharuskan pemerintah melakukan efisiensi terhadap sejumlah kegiatan.
Plt. Kepala Dispar Kukar, Awang Agus Dharmawan, mengatakan kondisi anggaran menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk tidak melaksanakan Kukarland Festival tahun ini.
“Mengingat kondisi anggaran kita saat ini, kemungkinan kegiatan tersebut kita tiadakan dulu untuk tahun ini,” ungkap dia, Jumat (25/9/2026).
Kukarland Festival selama ini menjadi salah satu kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan dan promosi pariwisata di Kukar.
Namun, dalam kondisi anggaran yang terbatas, pemerintah harus menentukan kegiatan yang dinilai lebih sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin membenarkan bahwa Kukarland Festival kemungkinan tidak dilaksanakan pada 2026.
“Kukarland sepertinya tahun ini dibatalkan, harus diefisiensi karena Kukarland sifatnya sejauh ini masih kita anggap seremoni,” katanya.
Dia menyebut bahwa kegiatan tersebut memiliki kontribusi terhadap daya tarik wisata.
Kukarland Festival tetap memiliki potensi dalam mendatangkan masyarakat dan meramaikan agenda pariwisata daerah.
Namun, dalam penentuan prioritas kegiatan di tengah efisiensi anggaran, Pemkab Kukar memilih mempertahankan agenda yang memiliki keterkaitan langsung dengan adat dan budaya masyarakat.
“Walaupun itu meningkatkan daya tarik wisata, tapi yang kita prioritaskan adalah yang menyentuh adat budaya,” sebut Rendi.
Ia mencontohkan seperti Erau Adat Kutai yang secara langsung berkaitan dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat Kukar.
Selain itu, ada kegiatan Cerau Muara Kaman dan Pesta Laut Pesisir yang juga memiliki keterkaitan dengan adat dan budaya masyarakat setempat.
“Jadi Erau itu menyentuh adat budaya, Muara Kaman menyentuh adat budaya, dan terakhir Pesta Laut Pesisir itu menyentuh adat budaya,” jelas dia.
Rendi menerangkan, pendekatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kegiatan yang diprioritaskan di tengah kondisi anggaran saat ini.
Pemerintah tidak hanya melihat kegiatan dari sisi kemampuannya menarik wisatawan, tetapi juga mempertimbangkan nilai budaya yang melekat di dalamnya.
“Lebih ke budaya dan lebih ke ritual masyarakat, keyakinan masyarakat kita yang kita akomodir dan yang sudah kita verifikasi jauh hari sebelumnya,” pungkasnya. (ASR)
