KUKAR, LINGKARKALTIM: Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan bahwa pemerintah kini hanya berperan sebagai pendamping dalam program pengembangan peternakan sapi berbasis koperasi.
Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Distanak Kukar, Aji Gazali Rahman menyebut pemerintah tidak lagi terlibat penuh dalam pengelolaan, melainkan memberi arahan, pembinaan, serta dukungan teknis.
“Sekarang pemerintah itu posisinya garis putus-putus. Artinya tetap membina, tetap mendampingi, tapi tidak masuk ke internal koperasi. Semua keputusan murni ada di tangan mereka,” jelas Aji, Senin (1/9/2025).
Ia menambahkan, pola ini sengaja diterapkan untuk membangun kemandirian kelompok. Dengan begitu, peternak lebih bertanggung jawab mengelola usaha karena aset yang dikelola adalah milik mereka sendiri.
“Kalau semuanya disediakan pemerintah, biasanya semangatnya kurang. Tapi kalau ada modal dan tanggung jawab dari anggota, otomatis usaha lebih serius dan berkelanjutan,” ujarnya.
Bantuan pemerintah tetap diberikan dalam bentuk ternak, kandang, hingga sarana penunjang, namun dengan skema berbagi tanggung jawab. Misalnya, kandang hanya ditanggung 50 persen oleh pemerintah, sisanya menjadi urunan kelompok.
Selain itu, pemerintah juga rutin memberikan pembinaan teknis, pendampingan kesehatan hewan, hingga akses ke pasar. Namun, kata Aji, pengelolaan keuangan dan hasil usaha sepenuhnya diatur oleh koperasi.
“Dengan sistem ini, kita ingin koperasi betul-betul mandiri. Pemerintah hanya mendukung dari luar, tidak ikut campur dalam operasional sehari-hari,” tegasnya.
Aji menilai, model ini terbukti efektif. Dalam satu tahun, beberapa koperasi mampu meraih keuntungan ratusan juta rupiah tanpa mengalami kerugian, bahkan berhasil menambah populasi ternak.
Ke depan, Distanak Kukar akan terus memperkuat peran sebagai pendamping agar koperasi peternakan bisa menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di pedesaan. (IDN/ADV)
