KUKAR, LINGKARKALTIM: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satunya adalah bekerja sama dengan Baznas untuk membantu pembiayaan korban yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Plt Kepala DP3A Kukar, Hero Suprayetno, mengatakan bahwa anggaran yang dimiliki dinas sangat terbatas, sehingga tidak bisa sepenuhnya menanggung biaya penanganan setiap kasus. Oleh karena itu, kerja sama dengan Baznas menjadi solusi untuk memastikan korban tetap mendapat perlindungan dan pendampingan.
“Untuk pembiayaan memang sangat terbatas. Jadi kita membangun kolaborasi dengan Baznas, khususnya bagi korban dari keluarga tidak mampu. Jika ada korban yang perlu ditangani dan tidak bisa kami cover pembiayaannya, kami ajukan surat rekomendasi ke Baznas untuk membantu,” jelas Hero pada Sabtu (16/8/2025).
Ia mencontohkan, salah satu kasus sodomi yang pernah ditangani membutuhkan biaya operasi hingga Rp40 juta. Sementara kemampuan DP3A hanya bisa menanggung biaya selama 14 hari penanganan awal, padahal proses hukum dan pemulangan korban membutuhkan waktu lebih panjang.
“Biaya kasus itu sangat variatif. Ada yang sampai puluhan juta. Bahkan kemarin, karena kondisi keluarga korban terlantar, kami harus menanggung sampai dua bulan. Untungnya Baznas ikut membantu pembiayaan, termasuk akomodasi,” bebernya.
Selain Baznas, DP3A juga menggandeng Polsek dan Puskesmas setempat untuk memperkuat jangkauan pelayanan, terutama di wilayah pedalaman. Hal ini dilakukan karena biaya perjalanan dinas yang menjadi penunjang kegiatan lapangan kerap terpangkas akibat kebijakan efisiensi anggaran.
“Banyak kasus terjadi di pedalaman. Kalau mereka datang ke sini, biayanya cukup mahal. Sementara kemampuan SDM kami juga terbatas. Makanya kami bersyukur ada kolaborasi dengan Polsek, Puskesmas, dan Baznas,” ujarnya.
Hero menambahkan, Baznas bahkan membantu membiayai pemulangan korban beserta keluarga mereka ke kampung halaman. Tidak hanya biaya transportasi, tetapi juga santunan makan, kebutuhan sehari-hari, hingga pendampingan psikologis.
“Seperti kasus terakhir, ada korban bersama ibu dan tiga adiknya. Semua biaya pemulangan, pendamping, hingga kebutuhan hidup mereka selama dua bulan ditanggung oleh Baznas,” ungkapnya.
Ia menilai, bentuk kolaborasi lintas lembaga ini sangat penting untuk menutup keterbatasan yang dimiliki DP3A, baik dari sisi anggaran maupun SDM. Hero juga mengapresiasi dukungan Wakil Bupati Kukar yang telah meminta DP3A menginventarisasi kebutuhan penanganan agar ke depan bisa disupport lebih optimal.
“Mulai dari SDM, infrastruktur, sampai pembiayaan memang perlu dukungan lebih besar. Tapi dengan kolaborasi yang sudah berjalan, setidaknya korban tetap bisa mendapatkan perlindungan maksimal,” pungkasnya.(IDN/ADV)
