KUKAR, LINGKARKALTIM: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih banyak Sekolah Dasar (SD) di wilayah tersebut yang mengalami kekurangan fasilitas dasar, terutama toilet. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena menyangkut kenyamanan dan kesehatan peserta didik.
Kasi Pengembangan Sarana dan Prasarana SD Disdikbud Kukar, Al Adawiyah, menyampaikan bahwa pihaknya telah memiliki data kebutuhan rinci terhadap kondisi sarana dasar di seluruh SD di Kukar, termasuk toilet, ruang kelas, UKS, ruang guru, dan ruang tata usaha.
“Kami punya datanya, masih banyak sekolah yang kekurangan toilet. Ini kebutuhan dasar yang sangat penting dan kami berupaya memenuhinya secara bertahap,” ujarnya dalam wawancara, Selasa (5/8/2025).
Menurut Al Adawiyah, toilet merupakan fasilitas vital yang tidak bisa ditunda pemenuhannya, apalagi bagi sekolah dengan jumlah siswa yang besar. Namun keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri untuk menuntaskan persoalan tersebut dalam waktu singkat.
“Kami ingin semua sekolah layak, tapi kan kemampuan anggaran terbatas. Karena itu, kami bagi skala prioritas mana yang benar-benar mendesak,” katanya.
Selain toilet, banyak sekolah juga masih membutuhkan rehabilitasi ruang kelas, ruang guru, dan fasilitas penunjang lain seperti ruang UKS dan perpustakaan. Al Adawiyah mengatakan bahwa kebutuhan ini terus di-update setiap tahun melalui laporan sekolah dan tinjauan langsung ke lapangan.
Disdikbud Kukar, kata Al Adawiyah, berkomitmen melakukan pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan. Namun, tidak semua permintaan dari sekolah bisa langsung dipenuhi karena selain soal dana, pihaknya juga mempertimbangkan status lahan dan kesiapan administratif lainnya.
“Tidak bisa kami asal bangun kalau lahannya belum jelas. Misalnya sengketa, belum sertifikat, itu kami tahan dulu, walaupun kebutuhan sekolah tersebut sangat tinggi,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa rehabilitasi toilet dan ruang kelas sering kali mendapat prioritas karena langsung berhubungan dengan kenyamanan siswa dan kegiatan belajar-mengajar. Meski begitu, pembangunan tetap dilakukan secara bertahap agar merata.
“Prinsip kami itu pemerataan dan keadilan. Tahun ini mungkin sekolah A dapat, tahun depan sekolah B. Tidak bisa semua sekaligus,” imbuhnya.
Al Adawiyah juga menegaskan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap laporan dari sekolah, termasuk terkait kerusakan fasilitas. Ia menyarankan agar sekolah aktif melaporkan kebutuhan secara resmi melalui jalur berjenjang agar bisa segera diakomodasi dalam perencanaan.
“Silakan lapor, kami tampung dan tindak lanjuti. Tapi tentu harus sesuai prosedur dan melalui kepala bidang. Jangan langsung ke kabupaten tanpa data,” tegasnya.
Ia berharap dukungan semua pihak, termasuk desa, komite sekolah, dan masyarakat agar pembangunan sarana dan prasarana bisa berjalan maksimal. Apalagi, banyak SD di Kukar yang berada di daerah terpencil dengan akses terbatas.
“Sinergi itu penting. Kami juga terbuka dengan kolaborasi. Kadang ada desa yang bantu gotong royong, itu sangat kami apresiasi,” pungkasnya.(IDN/ADV)
