KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menegaskan komitmennya dalam menyusun arah pembangunan yang lebih terarah dan merata melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten sebagai tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri menyampaikan bahwa Musrenbang menjadi forum strategis untuk menyatukan seluruh usulan pembangunan dari berbagai tingkatan, mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten.
“Musrenbang ini merupakan tahapan untuk mengolaborasi dan menyatukan seluruh usulan pembangunan dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2027,” ucap dia kepada awak media, Senin (20/4/2026).
Menurutnya, forum ini tidak hanya sekadar menghimpun usulan, tetapi juga memastikan sinkronisasi antara dokumen perencanaan jangka menengah daerah dengan kondisi nyata di lapangan.
“Hasil dari Musrenbang ini nantinya akan dituangkan dalam RKPD 2027, kemudian dibahas bersama DPRD untuk ditetapkan,” jelas Aulia.
Dia mengatakan, kerangka kebijakan pembangunan yang disampaikan dalam forum tersebut mendapat respons positif dari peserta, yang juga turut memberikan masukan dan telah dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama.
Dalam arah kebijakan pembangunan, Pemkab Kukar menempatkan sektor infrastruktur sebagai prioritas utama, khususnya dalam mendukung konektivitas antarwilayah.
“Prioritas pertama adalah memastikan konektivitas antar ibu kota kecamatan. Saat ini masih ada dua kecamatan yang belum terhubung, dan itu menjadi perhatian kami,” tegasnya.
Selain itu, lanjut Aulia, pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk mendukung distribusi hasil produksi masyarakat, terutama dari sektor pertanian dan peternakan menuju pasar.
“Jalan-jalan produksi harus baik, agar hasil masyarakat bisa didistribusikan dengan lancar,” kata dia.
Ia menyebut bahwa akses menuju fasilitas pelayanan umum seperti puskesmas, sekolah, dan tempat ibadah juga menjadi perhatian, termasuk peningkatan kualitas jalan lingkungan di permukiman.
Pemkab Kukar juga menargetkan penyelesaian sejumlah ruas jalan yang belum tuntas, serta memperkuat konektivitas dari desa ke jalan poros utama.
“Dengan kerangka kebijakan yang jelas, kita tidak lagi berdebat soal pemerataan pembangunan. Yang penting adalah konsistensi dalam pelaksanaannya,” ujar Aulia.
Dia berharap pembangunan daerah dapat didukung melalui konsep pentahelix, yang melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan media.
“Kami berharap media dapat membantu melakukan monitoring dan evaluasi, serta menyampaikan kepada publik apakah kebijakan yang dijalankan sudah tepat di lapangan,” tuturnya.
Aulia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bersikap terbuka terhadap media sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
“Seluruh kepala dinas harus responsif dan terbuka terhadap media. Karena masyarakat berhak mengetahui kinerja pemerintah,” pungkas dia. (ASR)
