KUKAR, LINGKARKALTIM: Dalam upaya memastikan setiap pembangunan sekolah sesuai standar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) secara aktif melibatkan tenaga konsultan teknis dalam setiap perencanaan sarana dan prasarana (sapras) pendidikan, khususnya di tingkat Sekolah Dasar (SD).
Kasi Pengembangan Sarana dan Prasarana SD Disdikbud Kukar, Al Adawiyah, menegaskan bahwa pihaknya tidak asal merancang pembangunan. Setiap program pembangunan ruang kelas, toilet, maupun fasilitas lain seperti ruang guru dan UKS, harus melalui pengukuran dan perhitungan profesional dari konsultan bersertifikat.
“Kami tidak memiliki latar belakang teknik bangunan. Maka setiap ke lapangan, kami selalu membawa konsultan. Mereka yang menghitung dan mengukur sesuai standar. Misalnya satu ruang kelas ukuran idealnya 7 x 9 meter, dengan biaya sekitar Rp450 hingga Rp500 juta,” ujarnya, Selasa (5/8/2025).
Pihak konsultan tidak hanya bertugas mengukur, tetapi juga memastikan bahwa rencana pembangunan memenuhi kaidah teknis dan efisiensi anggaran. Al Adawiyah menyebut, hasil perhitungan dari konsultan menjadi dasar dalam proses pengusulan program dan penganggaran.
“Setelah hasil konsultan keluar, baru kami susun perencanaannya. Termasuk untuk pengadaan mebeler. Kalau bangun dua ruang kelas, berarti mebelernya juga harus dua paket. Jangan sampai ruangnya selesai, tapi kosong karena tidak ada kursi dan meja,” jelasnya.
Namun demikian, ia tidak menampik bahwa dalam prosesnya, hasil perencanaan yang sudah disusun bisa saja berubah atau tidak muncul dalam realisasi penganggaran akhir. Menurutnya, hal ini terjadi karena berbagai faktor, seperti keterbatasan pagu atau adanya kebijakan prioritas yang berubah.
“Kami kadang bingung, sudah dihitung dan diusulkan sesuai data lapangan, tapi di penganggaran, yang muncul malah sekolah lain. Kami juga sering ditanya-tanya oleh kepala sekolah atau anggota dewan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Al Adawiyah menekankan pentingnya proses validasi data dan rujukan teknis dalam pembangunan infrastruktur pendidikan. Ia berharap ke depan proses ini bisa lebih konsisten dari perencanaan hingga eksekusi, agar tidak terjadi kebingungan atau salah paham di lapangan.
“Kami ingin apa yang diusulkan itu tepat guna, sesuai kebutuhan dan kondisi riil. Karena itu kami selalu awali dengan data dan pendampingan konsultan, bukan asal tunjuk lokasi,” pungkasnya.
Dengan keterlibatan konsultan teknis, Disdikbud Kukar berharap kualitas bangunan sekolah tidak hanya memenuhi standar kenyamanan, tetapi juga tahan lama dan layak digunakan dalam jangka panjang.(IDN/ADV)
