KUKAR, LINGKARKALTIM : Sebagai upaya mewujudkan petani sejahtera, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) memberikan bantuan sarana dan produksi (Saprodi) pertanian.
Bantuan tersebut menyasar kepada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang secara khusus ditujukan untuk petani kurang mampu di Kukar.
Program ini hadir sebagai bentuk respons atas masih ada sebagian petani kecil, yang belum tercakup dalam berbagai skema bantuan sosial maupun subsidi pertanian.
Sementara para petani menjadi garda terdepan, dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Untuk itu, mereka menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.
Plt Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Distanak Kukar Taufik menjelaskan, pelaksanaan program ini diawali dengan tahap pendataan dan pemutakhiran DTKS untuk sektor pertanian.
“Banyak dari petani kita di Kukar, terutama yang berada di daerah pelosok atau perbatasan, tidak tercatat dalam data sosial yang resmi. Hal ini menyebabkan mereka luput dari berbagai bentuk bantuan, padahal secara kondisi lapangan, mereka sangat layak dibantu. Karena itu, kami memulai dari hulu, yaitu validasi dan pemutakhiran data DTKS secara menyeluruh,” kata Taufik pada Lingkarkaltim, belum lama ini.
Ia manambahkan, pendataan dilakukan dengan melibatkan pemerintah kecamatan, pemerintah desa aparat desa, penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan lainnya.
Sementara itu Koordinator Teknis Distanak Kukar Saiful menyebutkan, terkait dengan pemberian bantuan kepada petani pra sejahtera, Distanak Kukar membentuk tim teknis terpadu, yang akan turun langsung ke lokasi.
Mereka tidak hanya mendata, tetapi juga mewawancarai petani dan mengamati langsung kondisi lahan, rumah, hingga pola usaha tani mereka. Ini penting agar bantuan nantinya benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan.
Sementara bantuan tersebut meliputi benih unggul, pupuk bersubsidi, alat dan mesin pertanian sederhana, serta bimbingan teknis dari penyuluh.
Program ini juga akan menjadi bagian dari sistem perencanaan jangka panjang pembangunan pertanian di Kukar. Dengan adanya database DTKS pertanian yang lebih akurat, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang lebih presisi dan berkelanjutan, termasuk dalam hal distribusi pupuk, program asuransi pertanian, dan akses permodalan usaha tani.
“Kami percaya, jika data benar dan semua pihak bergerak bersama, maka tidak ada lagi petani yang merasa sendirian dalam membangun ketahanan pangan. Ini bukan hanya soal bantuan, tapi soal keberpihakan dan keberlanjutan,” ungkapnya.
Dengan program ini, Distanak Kukar tidak hanya menawarkan solusi jangka pendek, tetapi juga sedang membangun fondasi kuat untuk sistem pertanian yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan di masa depan. (adv/*den)
