KUKAR, LINGKARKALTIM : Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar terus mendorong pemberdayaan kelompok nelayan melalui program Koperasi Merah Putih.
Melalui program Koperasi Merah Putih ini, para nelayan dapat memenuhi keperluannya dari koperasi tersebut. Program ini menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi bagi masyarakat nelayan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kukar, Muslik sangat mendukung program ini, dan akan memfokuskan program pada penguatan kelembagaan koperasi nelayan, akses permodalan, serta pelatihan manajemen usaha perikanan.
“Koperasi Merah Putih ini diharapkan dapat memebrikan wadah yang benar-benar mampu, memperkuat sektor perikanan, dari hulu ke hilir. Mulai dari produksi, distribusi, hingga pemasaran hasil tangkapan dan budidaya,” ujar Muslik pada Lingkarkaltim, Selasa (10/6/2025).
Menurutnya, potensi sektor kelautan dan perikanan di Kukar sangat besar, namun masih banyak kelompok nelayan yang belum terorganisir secara optimal. Dengan adanya koperasi yang kuat dan terstruktur, diharapkan nelayan bisa lebih mandiri, efisien, dan tidak lagi tergantung pada tengkulak.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kukar juga akan menggandeng berbagai pihak, termasuk perbankan, lembaga pelatihan, dan perguruan tinggi untuk mendukung pelaksanaan program ini secara berkelanjutan.
“Kami sudah mulai melakukan pendataan kelompok-kelompok nelayan yang siap dibina. Setelah itu, akan ada tahap pendampingan teknis dan pelatihan manajemen koperasi,” tambah Muslik.
Program Koperasi Merah Putih ini diharapkan bisa menjadi contoh model pemberdayaan nelayan yang terintegrasi, sekaligus mendukung visi pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan khususnya di Kutai Kartanegara.
Selain pelatihan manajerial, DKP Kukar juga menyiapkan program revitalisasi armada tangkap dan pengadaan fasilitas pasca-panen, seperti tempat penyimpanan ikan berpendingin (cold storage), alat pengolahan hasil laut, serta koneksi ke pasar. Hal ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem bisnis kelautan yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
Lebih lanjut, Muslik menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat nelayan itu sendiri.
Pemerintah daerah hanya akan berperan sebagai fasilitator dan pendamping.
Sebagai penutup, Muslik menyampaikan harapan agar seluruh stakeholder, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil, dapat bersinergi dalam mendukung program ini. Ia juga mengundang kelompok nelayan yang belum tergabung dalam koperasi untuk segera berkoordinasi dengan DKP Kukar. (adv/*den)
