KUKAR, LINGKARKALTIM: Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri melantik belasan pejabat baru di lingkungan pemerintah daerah berdasarkan Keputusan Nomor: 800.1.3.3/5/2026 tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungsional.
Pelantikan tersebut mencakup sejumlah jabatan strategis di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari asisten sekretariat daerah, kepala dinas, direktur rumah sakit daerah, hingga pejabat administrator dan pengawas di tingkat kecamatan.
Beberapa pejabat yang dilantik di antaranya Muhammad Irianto sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Slamet Hadi Raharjo sebagai Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, serta Ismi Mufida sebagai Kepala Dinas Kesehatan.
Selain itu, dr. Mauritz Silalahi juga resmi dilantik sebagai Direktur RSUD AM Parikesit Tenggarong Seberang.
Aulia mengatakan bahwa para pejabat yang dilantik telah melalui proses seleksi, perjalanan karier, serta penilaian kinerja yang dinilai baik sehingga layak menerima amanah baru.
“Mereka dinilai layak untuk menerima amanah yang lebih tinggi maupun amanah baru pada bidang yang berbeda,” ucap dia, Jumat (8/5/2026).
Pada pelantikan kali ini, Pemkab Kukar untuk pertama kalinya mekanisme manajemen talenta dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama.
Melalui sistem tersebut, dua jabatan strategis yakni Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD AM Parikesit diisi melalui proses pemetaan kompetensi ASN berbasis sistem manajemen talenta.
“Kami mengikuti proses ini sejak awal bersama Pak Sekda dan BKPSDM, dimulai dari pemetaan ASN yang berada pada box 7, 8, dan 9. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa ASN yang mengikuti seleksi memiliki rekam jejak dan kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang akan ditempati,” kata Aulia.
Dia menjelaskan, sistem manajemen talenta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh ASN untuk meningkatkan jenjang karier sesuai kompetensi dan bidang yang ditekuni.
ASN yang masuk kategori box 7, 8, dan 9 dalam sistem tersebut dapat mengikuti seleksi jabatan tidak hanya di Kukar, tetapi juga di berbagai daerah maupun kementerian melalui sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Memang ada risiko ASN yang kompeten direkrut oleh kementerian atau daerah lain. Namun menurut kami, hal itu bukan masalah, karena kita bekerja untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucapnya.
Aulia mengimbau kepada seluruh pejabat yang baru dilantik agar benar-benar mengedepankan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menilai tantangan pemerintahan saat ini semakin berat karena masyarakat semakin kritis terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Saya tidak akan mentolerir pejabat yang hanya ingin dilayani. Tugas kita adalah melayani masyarakat,” tegas dia.
Ia juga mengingatkan seluruh kepala OPD agar memahami program Kukar Idaman Terbaik serta mampu menyusun program pembangunan yang efektif dan efisien di tengah tantangan fiskal daerah yang terus berubah.
Dia ingin Pemkab Kukar harus mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, termasuk dalam penanganan kemiskinan, pengendalian inflasi, stunting, hingga pengelolaan keuangan daerah.
“Kita memang cukup prihatin karena pada penilaian terakhir, Kutai Kartanegara belum memperoleh penghargaan dalam beberapa kategori seperti penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, stunting, dan government financing. Namun jadikan hal itu sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik,” sebut Aulia.
Dia berharap seluruh pejabat bekerja maksimal dan tidak menjadikan jabatan sebagai beban organisasi.
“Waktu pengabdian kita terbatas. Hari ini kita tidak punya waktu untuk bermalas-malasan. Jika merasa tidak sanggup menjadi pejabat, silakan mengundurkan diri. Jangan menjadi beban organisasi,” tutupnya. (ASR)
