KUKAR, LINGKARKALTIM : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar rapat koordinasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Bermasalah, di ruang rapat Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kantor Bupati Kukar, Senin (19/5/2025).
Rakor tersebut dipimpin oleh Sekkab Kukar H Sunggono dan dihadiri Kepala Kesbangpol Rinda Desianti, Plt Kepala Diskominfo Solihin, perwakilan Satpol PP Kukar, unsur forkopimda dan pihak pihak terkait.
Rapat koordinasi ini bertujuan, untuk merumuskan strategi bersama dalam menindak premanisme dan aktivitas ormas yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, serta dinilai berpotensi mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat, investasi, dan iklim dunia usaha di Kukar.
Kepala Badan Kesbangpol Kukar Rinda Desianti menjelaskan, inisiatif pembentukan Satgas Terpadu ini merupakan tindak lanjut dari instruksi pemerintah pusat, dalam upaya menjaga stabilitas sosial dan keamanan daerah, khususnya dalam menghadapi dinamika sosial yang semakin kompleks serta upaya pemerintah daerah untuk menciptakan ruang investasi yang kondusif.
“Pembentukan Satgas ini berdasarkan edaran dari Kemendagri mengenai upaya menjaga stabilitas keamanan daerah, dari adanya premanisme dan ormas bermasalah yang melakukan tindakan melanggar hukum,” jelas Rinda Desianti kepada Lingkarkaltim.
Ia menegaskan bahwa keberadaan ormas sebagai bagian dari masyarakat sipil, yang seharusnya berkontribusi dalam pembangunan, bukan justru menjadi pemicu konflik atau bertindak semena-mena di luar kewenangan.
Dalam forum tersebut, disepakati bahwa Satgas Terpadu akan melibatkan unsur dari TNI, Polri, Satpol PP, Kesbangpol, serta stakeholder terkait.
Satgas ini akan bertugas melakukan pemetaan terhadap titik-titik rawan premanisme, menindaklanjuti laporan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan penindakan terhadap ormas yang tidak memiliki legalitas atau melakukan kegiatan di luar batas kewenangannya.
“Kami tidak serta merta melakukan pendekatan represif. Upaya persuasif dan edukatif tetap menjadi prioritas, setelah ini juga akan ada rapat lanjutan dengan para ormas dan lembaga terkait,” tambahnya.
Rapat koordinasi ini ditutup dengan penyusunan rencana kerja awal Satgas dan jadwal pelaksanaan operasi gabungan yang direncanakan dimulai dalam waktu dekat.
Pemerintah Kabupaten Kukar berkomitmen, untuk mendukung penuh kinerja Satgas sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan memperkuat kepercayaan investor terhadap stabilitas daerah. (adv/*den)
