KUKAR, Lingkarkaltim: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai forum strategis yang menyusun arah kebijakan dan pembangunan ditahun 2026, di Ruang Rapat Ing Martadipura Kantor Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, pada Selasa (22/4/2025) pagi.
Sy. Vanesa Vilna sebagai Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyampaikan bahwa penyusunan RKPD adalah proses hulu yang sangat penting untuk memastikan keterlibatan publik dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan daerah.
“APBD adalah alat untuk merealisasikan rencana yang telah ditetapkan di RKPD. Maka proses hulu seperti musrenbang ini harus dipastikan berjalan inklusif dan partisipatif” ucap Vanesa.
Berdasarkan pada Peraturan Mentri Dalam Negri (permendagri) nomor 86 tahun 2017,penyusunan RKPD Kukar didasarkan pada berbagai regulasi dan dokumen perancangan jangka menengah dan panjang, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, perda no 16 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, serta Peraturan Presiden (perpres) nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)2025-2029.
Vanessa menyampaikan ada beberapa prioritas utama pembangunan daerah tahun 2026.dengan 40 program yang diajukan dan total anggaran mencapai Rp 4,3 triliun . Beberapa prioritas pembangunan daerah itu seperti pengembangan serta penguatan kawasan ekonomi potensial.
“Fokus ini mencakup intervensi pembangunan kawasan pedesaan secara gradual , peningkatan produksi tanaman pangan, dan penguatan kelembagaan penyeluruhan pertanian di kecamatan dan desa ” ucapnya.
Musrenbang ini juga membahas kegiatan lanjutan tahun 2026, seperti pembangunan Jembatan Sebulu, pengembangan Rumah Sakit Muara Madak, penyelesaian rumah ibadah , lanjutan pembangunan rumah tahfiz , dan pembangunan pabrik minyak makan merah.
“dengan total kegiatan rencana yang akan dilanjutkan ditahun 2026 ini sebanyak kurang lebih 901 miliyar” ucap Vanesa.
Vanesa menjelaskan bahwa tantangan kedepannya adalah menyesuaikan antara kapasitas dengan banyaknya usulan dan prioritas program
“kita hanya punya kapasitas belanja sebesar 7,6 triliun sedangkan usulan dan belanja prioritas sudah mencapai 12,2 triliun. Jadi perlu penajaman prioritas dan sinkronisasi dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Forum ini diharapkan tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tetapi benar-benar menjadi ruang sinergi dalam menyusun arah pembangunan yang berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Kutai Kartanegara.(adv/*niz)
