KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemkab Kukar memastikan pembangunan daerah tetap berjalan meski pemerintah harus melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program dan kegiatan.
Di tengah kondisi fiskal yang menuntut efisiensi, skala prioritas menjadi pertimbangan utama dalam menentukan program yang harus didahulukan.
Sekda Kukar, Sunggono mengatakan pemerintah daerah tidak menghentikan pembangunan.
Namun, seluruh program harus diseleksi secara lebih ketat agar anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang memiliki dampak luas bagi masyarakat.
“Pembangunan tetap dilaksanakan, cuma kita mempertimbangkan skala prioritas secara ketat,” kata dia, Senin (7/9/2026).
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah indikator yang menjadi dasar pemerintah dalam menentukan prioritas.
Pertama, kegiatan yang memberikan dampak luas terhadap kepentingan masyarakat.
Kedua, program yang merupakan bagian dari visi dan misi kepala daerah.
Ketiga, program yang menjadi target pemerintah pusat dan menjadi tanggung jawab kepala daerah untuk dipenuhi.
Salah satu yang masuk kategori tersebut adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Contoh SPM, SPM itu Standar Pelayanan Minimum. Itu yang kita prioritaskan untuk kita penuhi,” jelas Sunggono.
Dia menerangkan, pemenuhan SPM mencakup berbagai bidang pelayanan dasar.
Salah satunya sektor kesehatan yang memiliki cakupan kebutuhan cukup luas, mulai dari pelayanan pengobatan hingga pengukuran dan pemantauan kesehatan masyarakat.
Maka dari itu, ketika pemerintah daerah melakukan seleksi program, kebutuhan yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar tidak dapat diposisikan sama dengan kegiatan yang tingkat urgensinya lebih rendah.
Selain pelayanan dasar, program yang menjadi bagian dari visi dan misi kepala daerah juga tetap ditempatkan dalam daftar prioritas pembangunan.
Ia menyebut sejumlah program yang masuk di dalamnya, seperti beasiswa, program bedah rumah dan perbaikan rumah tidak layak huni.
“Kemudian mereka kan ada 17 itu. ASN Sejahtera termasuk di antaranya, ya. Yang paling diketahui banyak orang, program RT-Ku Terbaik,” ujarnya.
Meski program-program tersebut masuk kategori prioritas, bukan berarti seluruhnya dapat dilaksanakan dalam waktu yang sama.
Pemerintah daerah tetap harus melihat target capaian yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Strategis (Renstra) masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kita minta kepala OPD yang menyeleksi itu. Kemudian dari hasil seleksi dari kepala OPD disampaikan kepada kami, maksud saya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, untuk menyusun skala prioritas. Mana yang harus dibiayai lebih dulu, mana yang belakangan,” terang dia.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah tidak serta-merta menghapus program yang belum dapat dibiayai.
“Jadi tetap saja, insyaallah terbiayai. Cuma ada yang duluan, ada yang belakangan,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menilai program-program yang menjadi bagian dari Kukar Idaman Terbaik tetap harus berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Namun, ia memahami bahwa kondisi anggaran membuat pemerintah daerah harus melakukan rasionalisasi terhadap sejumlah belanja.
“Pada intinya bahwa program-program Kukar Idaman Terbaik itu berjalan sesuai yang kita harapkan,” kata dia.
Menurutnya, pemerintah daerah masih memiliki waktu pada Oktober, November dan Desember untuk memastikan anggaran yang tersedia benar-benar dapat dirasakan masyarakat.
“Masih ada waktu Oktober, November, Desember, ya tiga bulan. Saya rasa dana yang ada itu bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat kita di Kutai Kartanegara dengan nilai Rp7,5 triliun,” pungkas Yani. (ASR)
