KUKAR, LINGKARKALTIM : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kukar mendesak Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan optimalisasi penempatan kerja berdasarkan domisili.
Pasalnya, penempatan kerja yang tak sesuai dengan domisili ini memiliki risiko sangat tinggi bahkan biaya operasional semakin tinggi.
Salah seorang PPPK Raidatul Khotimah mengaku, hampir 1 tahun menjalankan tugas jauh dari domisili. Dari domisili ke tempat kerja memerlukan waktu sekitar 7 jam, karena tempat kerjanya itu di Desa Long Beleh, Kecamatan Muara Kaman, dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar.
“Saat masih honorer, sebelumnya di kantor Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim). Sejak Oktober 2025, diangkat menjadi PPPK dan ditugaskan di Long Beleh,” kata Raidatul Khotimah pada Lingkarkaltim, di Tenggarong, Kamis (3/9/2026) usai RDP dengan DPRD Kukar.
Menurutnya, jika penempatan kerja jauh dari domisili terlalu membutuhkan biaya operasional yang tinggi, yang mencapai sekitar Rp. 2,8 juta setiap bulannya.
“Sedangkan gaji yang diperoleh sekitar Rp 3,2 juta setiap bulannya,” ucapnya.
Sehingga PPPK Kukar meminta kepada DPRD Kukar untuk mencarikan solusi atau memperjuangkan aspirasi PPPK, mengingat risiko atau beban operasional sangat tinggi.
Sementara itu Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani menyebutkan, terus memperjuangkan aspirasi masyarakat termasuk PPPK, terhadap penempatan kerja sesuai dengan domisilinya.
Upaya mendekatkan pegawai dengan keluarga atau rumah, menjadi prioritas utama.
“Permintaan PPPK ini ialah penempatan kerja bisa lebih dekat dengan keluarga atau rumah maupun sesuai dengan domisili,” sebut Ahmad Yani.
Terkait hal ini, DPRD bersama Pemkab Kukar akan berkonsultasi dengan pemerintah pusat dalam menata ASN agar lebih dekat dengab keluarga.
Menurutnya, penempatan pegawai ini bisa ditata kembali, terlebih untuk mendekatkan sesuai dengan domisilinya. Kalau penempatan pegawai ini bagian dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), tentu harus ada solusi bagi PPPK Kukar.
“Aspirasi PPPK ini kita perjuangkan, agar mereka bisa sejahtera,” ungkapnya.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar Rendra Abadi menjelaskan, pemerintah telah bersurat kepada BKN terkait optimalisasi PPPK ini.
“Sampai saat ini kami belum mendapatkan balasan dari surat tersebut,” jelas Rendra Abadi.
Dalam hal ini, ada sekitar 602 PPPK optimalisasi. Namun dari jumlah tersebut, yang menghendaki penempatan domisili sekitar 300 orang.
“Kami terus koordinasi dengan BKN, untuk mencarikan solusi terhadap penempatan PPPK optimalisasi ini,” pungkasnya. (riz)
