KUKAR, LINGKARKALTIM: Dana kurang salur dari pemerintah pusat terus diperjuangkan. Pasalnya, jika dana tersebut tak kunjung disalurkan bisa berdampak terhadap pembangunan daerah.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan, konsekuensi yang diterima jika dana kurang salur sekitar Rp. 2,4 Triliun tak disalurkan ialah, pemerintah daerah tak bisa memaksimalkan pembangunan.
“Terlebih pembangunan infrastruktur tak akan berjalan apa yang diharapkan, jika anggaran itu tak ada,” kata Ahmad Yani pada Lingkarkaltim, di Tenggarong, Kamis (6/8/2026).
Pihaknya menegaskan, dana transfer dari pusat yang diterima oleh Pemkab Kukar saat ini hanya untuk membiayai atau belanja mengikat seperti honorarium dan lainnya.
Jika dana tersebut tak kunjung disalurkan, seharusnya pemerintah daerah memiliki opsi-opsi lainnya, untuk memaksimalkan pembangunan di daerah.
“Opsi itu seperti meminjam dengan Bank, untuk pembangunan daerah dalam jangka menengah atau panjang,” ucapnya.
Opsi selanjutnya, bisa melakukan revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Ia menegaskan, dana kurang salur itu merupakan hak dari masyarakat Kukar, yang nantinya bisa diwujudkan melalui pembangunan daerah.
Sementara itu Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar Sy. Vanesa Vilna menjelaskan, dengan keterbatasan anggaran daerah ini mengakibatkan sejumlah program dilakukan pemangkasan atau efisiensi.
“Pemangkasan ini dirasakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” jelas Sy Vanesa Vilna.
Meskipun terjadi pemangkasan, pihaknya menekankan kepada seluruh OPD untuk terus melakukan pengawasan terhadap program kerjanya. Sehingga program kerja itu bisa dikerjakan dengan baik.
“Pemangkasan ini dari pemerintah pusat melalui Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditansfer ke daerah (TKD). Jika program daerah juga tak dipangkas, maka yang terjadi adalah hutang. Sehingga jangan sampai itu terjadi kembali,” pungkasnya. (Kik)
