KUKAR, LINGKARKALTIM : Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kukar masih menunggu intruksi DPD Demokrat Kaltim, terkait pelaksanaan Musawarah Cabang (Muscab) massa periode 2026-2031 mendatang.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPC Demokrat Kukar Achmad Chaidir Ramdani pada Lingkarkaltim, di Tenggarong, Sabtu (12/9/2026).
Ia mengatakan, pelaksanaan Muscab ini nantinya digelar serentak 10 Kabupaten/Kota se Kaltim pada Oktober 2026 mendatang.
“Sejauh ini kita belum mendapatkan arahan dari DPD terkait Muscab ini. Persiapan Muscab telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu, baik itu membuka pendaftaran calon Ketua dan lainnya,” katanya.
Ia menegaskan, saat ini sudah ada 3 bakal calon Ketua yang siap menahkodai DPC Demokrat Kukar diantaranya, Dedi Sudarya, Amirullah dan Lois.
“Dalam pencalonan itu, ketiga calon itu telah layak secara administrasi,” tegasnya.
Ia menjelaskan, setiap calon Ketua harus memiliki dukungan minimal 20 persen dari Pimpinan Anak Cabang (PAC) atau 4 Kecamatan di Kukar.
“Ketiga calon itu telah memiliki dukungan 20 persen dari PAC tingkat Kecamatan,” jelasnya.
Dirinya berharap, siapa pun nantinya terpilih sebagai Ketua DPC Demokrat, bisa membawa organisasi politik ini ke arah lebih baik, terlebih dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Sementara itu Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar Teguh Wibowo mendorong partai politik agar melakukan update atau verifikasi internal secara menyeluruh terhadap struktur kepengurusan.
“Fokus utama kami adalah memastikan tidak ada data ganda pengurus maupun kader di partai politik. Ini penting untuk menjaga integritas tahapan pemilu,” tegas Teguh Wibowo.
Pihaknya juga telah berdiskusi dengan partai politik di Kukar, terkait sejumlah isu strategis, mulai dari ambang batas parlemen hingga kesiapan menghadapi tahapan pemilu yang dijadwalkan dimulai pada 2027.
Menurutnya, salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah belum terintegrasinya sistem informasi partai politik. Akibatnya, potensi tumpang tindih data masih kerap terjadi.
“Ke depan, kami berharap ada sistem terintegrasi. Jadi ketika satu nama dimasukkan, langsung terdeteksi apakah yang bersangkutan terdaftar di partai lain atau tidak,” pungkasnya. (riz)
