KUKAR, LINGKARKALTIM: Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Ia menjelaskan, ketersediaan data ekonomi yang akurat dan komprehensif sangat dibutuhkan pemerintah daerah untuk merumuskan berbagai kebijakan yang tepat sasaran.
Dia mengungkapkan, sensus ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap tahun yang berakhiran angka enam.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah akan memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi usaha, aktivitas ekonomi, hingga struktur perekonomian yang berkembang di suatu wilayah.
“Sensus ekonomi ini dilaksanakan setiap tahun yang berakhiran angka enam. Kegiatan ini dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, di mana dari kegiatan ini akan memotret kondisi dan status perekonomian di suatu daerah, termasuk salah satunya di Kutai Kartanegara,” ucapnya, Kamis (11/6/2026).
Dia mengatakan, hasil sensus nantinya tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah pusat, tetapi juga menjadi referensi penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan ekonomi yang lebih terukur dan berbasis data.
Oleh karena itu, Pemkab Kukar berharap seluruh informasi yang dihasilkan dari proses sensus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengambilan keputusan di daerah.
“Karena kita juga merasa bahwa keberadaan data dan informasi terkait dengan situasi perekonomian di Kutai Kartanegara juga sangat penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk pengambilan kebijakan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Harapan kami nanti data yang dihasilkan dari proses sensus ini bisa kita gunakan dan bisa diakses oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara,” kata Aulia.
Ia menyebut bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi Kukar yang menjadi salah satu topik pembahasan bersama BPS Kukar.
Menurutnya, angka pertumbuhan ekonomi daerah perlu dibaca secara lebih mendalam karena struktur ekonomi Kukar masih sangat dipengaruhi oleh sektor pertambangan dan penggalian.
Kata dia, sekitar 62 persen struktur perekonomian Kukar saat ini masih bertumpu pada sektor tersebut.
Kondisi itu membuat berbagai kebijakan nasional maupun dinamika industri batu bara berpengaruh langsung terhadap capaian pertumbuhan ekonomi daerah.
Aulia mengatakan bahwa ketika terjadi penurunan produksi akibat berkurangnya kuota dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), dampaknya tidak hanya dirasakan perusahaan tambang, tetapi juga berimbas pada serapan tenaga kerja dan angka pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
“Tadi kami berdiskusi juga dengan Kepala BPS terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Memang sebagian besar perekonomian di Kutai Kartanegara ini ditopang oleh industri pertambangan dan penggalian. Kalau kita mengacu pada pertumbuhan ekonomi di sektor pertambangan, maka 62 persen struktur perekonomian di Kukar itu ditopang oleh sektor penggalian dan pertambangan ini,” tutur dia.
Meskipun demikian, Aulia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak serta-merta menggambarkan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat Kukar.
Di luar sektor pertambangan, sejumlah sektor lain justru menunjukkan perkembangan yang positif.
Ia menyebut sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perdagangan, serta pertanian terus mengalami pertumbuhan dan menjadi penopang ekonomi masyarakat.
Maka dari itu, Pemkab Kukar mendorong adanya kajian yang lebih rinci agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat dipetakan berdasarkan masing-masing sektor usaha.
Dengan demikian, kondisi ekonomi masyarakat dapat terlihat lebih objektif dan tidak semata-mata dipengaruhi fluktuasi industri pertambangan.
“Otomatis ketika hari ini RKAB turun, produksi batu bara turun, terjadi pengurangan tenaga kerja, maka ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ada di Kukar. Akan tetapi kalau kita lihat sektor lainnya, UMKM, sektor perdagangan, dan pertanian, trennya itu naik. Jadi beliau tadi sedang menyiapkan kajian. Kita tunggu saja nanti kajian yang dilakukan oleh teman-teman di BPS untuk memilah-milah terkait dengan pertumbuhan ekonomi,” tutupnya. (ASR)
