KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) terus berupaya menjaga kenyamanan dan ketertiban di Pasar Tangga Arung, salah satu pasar tradisional terbesar di wilayah Tenggarong.
Langkah terbaru yang akan diambil yakni membentuk kantor bersama lintas instansi di area pasar sebagai pusat koordinasi pengawasan dan pelayanan.
Plt. Kepala Disperindag Kukar, Sayid Fathullah menjelaskan bahwa kehadiran kantor bersama ini bertujuan untuk memastikan keamanan, kebersihan, serta penataan pasar tetap terjaga, sehingga Pasar Tangga Arung tidak kembali ke kondisi lama yang semrawut dan kumuh.
“Di Pasar Tangga Arung nanti ada beberapa stakeholder yang kita libatkan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan. Akan ada kantor bersama di situ Babinsa, Satpol PP, Satpam, Forum komunikasi, Dishub, bahkan juga dari PMK. Semua ikut menjaga supaya pasar ini tertata dan aman,” kata Fathullah pada Selasa (04/11/2025).
Ia menegaskan, pembentukan pos terpadu ini bukan hanya untuk keamanan fisik, tetapi juga untuk mengawasi aktivitas pedagang, khususnya potensi munculnya lapak atau toko tambahan tanpa izin.
“Kita tidak ingin pasar Tangga Arung kembali seperti dulu, kumuh dan tidak tertib. Jadi kita jaga sama-sama, termasuk dengan wartawan juga nanti. Kalau ada yang lihat ada penambahan lapak tanpa izin, tolong laporkan ke kami,” ucap Fathullah.
Dia mengatakan, Disperindag Kukar akan langsung menindak tegas setiap pedagang atau pihak yang menambah bangunan atau membuka lapak tanpa izin resmi.
“Satu aja yang mulai nambah tanpa izin, langsung kita blacklist, langsung kita tegur, bahkan kita tutup. Jangan sampai ada ‘embrio-embrio’ yang nambah-nambah, toko atau lapak seenaknya. Ini harus kita jaga sama-sama pemerintah, masyarakat, dan juga pers,” tegasnya.
Fathullah menjelaskan bahwa kantor bersama ini juga akan berfungsi sebagai pusat layanan masyarakat, tempat koordinasi cepat ketika terjadi masalah di pasar, seperti pencurian, kebakaran, atau gangguan kebersihan.
Kehadiran PMK, Dishub, serta unsur TNI dan Polri di dalamnya diharapkan menciptakan ekosistem pasar yang aman dan teratur.
Ia menyebut bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemkab Kukar untuk meningkatkan kualitas pasar tradisional menuju pasar yang lebih modern, bersih, dan tertib.
“Kalau kita jaga sama-sama, pasar ini akan jadi tempat yang nyaman untuk semua. Tidak hanya untuk jual beli, tapi juga untuk silaturahmi dan membangun kehidupan yang lebih baik,” tutup dia. (ASR/ADV)
