Pemprov Kaltim dan Kejati Teken Kesepakatan Perlindungan Anak Terlantar, Libatkan Sinergi CSR Perusahaan

Penandatanganan kesepakatan antara Pemprov Kaltim bersama 10 pemerintahan kabupaten/kota dengan Kejati Kaltim dan jajaran Kejaksaan Negeri se-Kaltim tentang Perlindungan, Kepastian Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Anak Terlantar di Gedung Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/1016). (Devi/Lingkarkaltim)
Penandatanganan kesepakatan antara Pemprov Kaltim bersama 10 pemerintahan kabupaten/kota dengan Kejati Kaltim dan jajaran Kejaksaan Negeri se-Kaltim tentang Perlindungan, Kepastian Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Anak Terlantar di Gedung Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/1016). (Devi/Lingkarkaltim)
banner 468x60

SAMARINDA, LINGKARKALTIM: Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) bersama 10 pemerintah kabupaten/kota resmi meneken kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim dan jajaran Kejaksaan Negeri se-Kaltim. Langkah strategis ini difokuskan untuk menyelesaikan persoalan perlindungan, kepastian hukum, serta pemenuhan hak-hak anak terlantar di Bumi Etam.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menjelaskan kemajuan suatu daerah tidak boleh hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi atau masifnya pembangunan infrastruktur semata. Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan juga harus dilihat dari cara daerah tersebut merawat dan melindungi anak-anak yang paling membutuhkan uluran tangan negara.

Read More
banner 300x250

“Negara hadir untuk memastikan setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, identitas, dan lingkungan yang aman. Jangan sampai ada anak Kaltim yang kehilangan masa depannya hanya karena kehilangan orang tua, terlantar, atau tidak memiliki identitas hukum,” ungkap Rudy Mas’ud di Gedung Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/1016).

Ia juga menekankan agar penandatanganan nota kesepahaman ini tidak sekadar menjadi dokumen administratif yang tersimpan rapi, melainkan langsung ditindaklanjuti dengan rencana aksi nyata di lapangan. Pemprov Kaltim bersama bupati dan wali kota diminta untuk memperkuat pendataan yang akurat, menjamin hak dasar kependudukan seperti kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), serta membangun koordinasi lintas sektor yang solid.

Terkait tantangan pembiayaan program di tengah keterbatasan fiskal daerah, Gubernur memastikan hal tersebut dapat diatasi melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk mengoptimalkan keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

“Aman. Kita pergerakkan dana CSR. Kita punya BUMD dan perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Timur, kita sinergi sama-sama menyelesaikan persoalan ini. Negara harus hadir di tengah-tengahnya,” tegas Rudy.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim, Chatarina Muliana, menjelaskan urgensi penanganan masalah ini berdasarkan data Dinas Sosial per November 2023. Tercatat bahwa Kota Samarinda, Balikpapan, dan Kabupaten Paser menjadi tiga daerah dengan jumlah anak terlantar tertinggi di Kaltim.

Selain itu, data Dapodik menunjukkan ada sebanyak 28.361 anak usia 6 hingga 18 tahun di Kaltim yang tidak mendapatkan hak pendidikan secara optimal. Dari angka tersebut, sebanyak 54,1 persen atau 15.334 anak belum pernah mengenyam pendidikan sama sekali.

Chatarina menjelaskan, salah satu hambatan terbesar di lapangan adalah ketiadaan status perwalian resmi yang membuat anak-anak di yayasan pengasuhan kesulitan mengakses dokumen kependudukan, layanan kesehatan, hingga jaminan pendidikan. Melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), pihak kejaksaan siap mendampingi pemerintah daerah dalam menyelesaikan proses penetapan wali melalui jalur pengadilan.

“Kenapa hal ini dilakukan? Karena hak-hak anak adalah tanggung jawab bersama agar mereka bisa memperoleh pendidikan dan kesehatan. Salah satu syaratnya adalah mereka harus memiliki identitas, dan untuk mendapatkan identitas itu mereka harus memiliki wali yang sah secara hukum,” jelas Chatarina.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, penandatanganan kerja sama yang diinisiasi oleh Adhyaksa Kaltim ini mencakup tiga poin utama: pemenuhan hak anak dan perwalian, kerja sama di bidang Datun serta pemulihan aset pemerintah daerah, serta integrasi di bidang administrasi kependudukan. Sinergi ini diharapkan mampu menjadi fondasi kuat dalam menyiapkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang berdaya saing menyongsong visi Indonesia Emas 2045. (dev)

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *