SAMARINDA, LINGKARKALTIM: Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) mengusulkan skema Multi Years Contract (MYC) atau kontrak tahun jamak dengan nilai total mencapai Rp1,24 triliun untuk percepatan pembangunan infrastruktur strategis periode 2027-2029.
Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan skema tahun jamak ini diajukan untuk menjamin kepastian serta efisiensi penyelesaian proyek agar lekas memberikan manfaat fungsional bagi masyarakat luas. Adapun daftar proyek yang masuk dalam usulan MYC tersebut meliputi pengembangan Rumah Sakit Aji Muhammad Salehuddin II, Rumah Sakit Korpri, pembangunan ruas jalan Sotek-Bongan, serta jalur Gerunggung-Kelapa Talake.
Menurut Sri Wahyuni, pembukaan poros jalan baru tersebut tidak hanya sekadar mengentaskan status daerah tertinggal, melainkan dirancang sebagai koridor ekonomi baru yang menghubungkan Kaltim dengan daerah tetangga seperti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara.
“Kalau pintu-pintu ini dibuka, ini akan menjadi pintu ekonomi baru, jalur logistik baru. Tentunya akan membuat daerah-daerah yang dilintasi menjadi berkembang. Jadi Gerunggung itu daerah tertinggal, sudah tidak tertinggal lagi, infrastrukturnya sudah terpenuhi,” ujar Sri Wahyuni saat ditemui di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Senin malam (16/11/2026).
Terkait kekhawatiran terhadap kondisi fiskal daerah hingga tahun 2029 mendatang, ia memastikan alokasi anggaran tersebut telah terukur dan proporsional. Pada tahun 2027, porsi belanja infrastruktur diproyeksikan mencapai 40,43 persen atau sekitar Rp3,27 triliun dari total APBD. Sementara beban pembiayaan MYC pada tahun 2028 hanya berkisar di angka 12 hingga 13 persen saja sehingga tidak mengganggu stabilitas keuangan daerah.
“Jadi tidak ada isu soal fiskal karena dia akan di-tagging menjadi bagian dari belanja infrastruktur. Selain itu, skemanya pembiayaan tiga tahun, tetapi penyelesaiannya bisa kurang dari tiga tahun agar bisa fungsional untuk dimanfaatkan,” tambahnya.
Menanggapi usulan tersebut, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, meluruskan polemik penolakan yang sempat mencuat di ruang publik tidak tepat secara kelembagaan. Pasalnya, pihak legislatif belum memasuki tahap pengambilan keputusan persetujuan karena usulan dari pemprov masih berada pada fase awal.
Sebelumnya, dalam rapat kerja Banggar terungkap bahwa Pemprov Kaltim sempat menyampaikan dua kali surat permohonan dengan nilai berbeda, yakni Rp1,28 triliun pada 11 November yang kemudian direvisi menjadi Rp1,24 triliun pada 12 November.
Agusriansyah menekankan seluruh tahapan pengajuan anggaran bernilai jumbo ini wajib melalui mekanisme pencermatan secara komprehensif, mulai dari pembahasan di tingkat komisi-komisi hingga uji kepatuhan regulasi guna menghindari adanya prosedur yang terlewati.
“Kalau dikatakan ditolak, berarti ada persetujuan. Sedangkan persetujuan saja belum ada, jadi seharusnya belum ada kata tolak dan tidak ditolak karena memang pertama belum ada pembahasan, yang kedua belum masuk tahapan persetujuan karena baru usulan,” tegas Agusriansyah.
Pihaknya memastikan DPRD akan menguji secara ketat aspek legalitas, kesesuaian tahapan, serta analisis output dan impact bagi masyarakat, termasuk meminta penjelasan hasil konsultasi dengan instansi pengawasan seperti Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum menentukan kelanjutan persetujuan kontrak tahun jamak tersebut. (dev)










