SAMARINDA, LINGKARKALTIM: Pemkot Samarinda menempatkan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai salah satu pos anggaran belanja prioritas utama dalam postur keuangan daerah. Penjagaan ketat terhadap kas darurat tersebut dilakukan guna menjamin kesiapan pembiayaan penanganan Karhutla yang tengah berjalan, sekaligus mengantisipasi potensi bencana susulan saat memasuki transisi musim hujan.
Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, menegaskan bahwa Pemkot Samarinda konsisten mempertahankan ketersediaan dana BTT termasuk alokasi pada APBD Perubahan yang dijaga di kisaran Rp13 miliar agar tidak tergerus oleh kebutuhan kegiatan non-prioritas lainnya.
Neneng menjelaskan, dalam struktur hierarki penganggaran daerah, alokasi darurat BTT diposisikan tepat di bawah belanja wajib pegawai, seperti Gaji, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, serta insentif guru.
“Anggarannya kami jaga betul. Kastanya itu setelah TPP, tunjangan, gaji PPPK paruh waktu, dan insentif guru, baru ada BTT. Yang lainnya mengikut di bawahnya,” tegas Neneng.
Langkah ini dinilai krusial mengingat setelah fase kekeringan terlewati, Kota Samarinda berpotensi dihadapkan pada ancaman bencana banjir seiring meningkatnya intensitas curah hujan.
Mengenai skema pembiayaan perpanjangan penetapan status tanggap darurat Karhutla tahap keempat, Sekkot mengungkapkan bahwa besaran anggaran yang dibutuhkan dipastikan tidak lagi membengkak seperti pada fase awal.
Pemenuhan kebutuhan sarana pendukung utama seperti pengadaan tandon air dan mesin alpa kontainer (alkon) telah tuntas direalisasikan pada pengajuan awal. Oleh sebab itu, pengajuan BTT Karhutla tahap ini difokuskan penuh untuk mendukung kelancaran operasional petugas di lapangan, terutama konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) armada pemadam.
“Kalaupun memerlukan biaya, tidak sebesar yang pertama. Yang pertama kan ada belanja tandon dan mesin. Kalau sekarang tinggal operasional saja, yang utamanya BBM untuk armada bolak-balik pengisian air dan mesin alkon di lapangan,” terangnya.
Penetapan nilai pencairan BTT untuk tiap wilayah terdampak akan dihitung secara presisi berdasarkan analisis teknokratis oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda, dengan melihat dinamika penurunan titik panas (hotspot) di tiap kelurahan.
Menjawab pertanyaan terkait alokasi bantuan penanganan bencana dari pemerintah pusat, Neneng mengonfirmasi bahwa kucuran dukungan dari Kemendagri tersebut disalurkan secara berjenjang melalui BPBD Kalimantan Timur (Kaltim).
Berdasarkan komunikasi awal, bentuk bantuan yang akan diterima kabupaten/kota terdampak bukan berupa transfer dana tunai, melainkan dukungan logistik dan peralatan kedaruratan fisik.
“Informasi awal nanti penyalurannya melalui BPBD Provinsi Kaltim. Bentuknya bukan uang tunai, melainkan alat-alat darurat atau barang pendukung penanganan di lapangan,” pungkas Neneng. (dev)
