BALI, LINGKARKALTIM: Hingga 27 Oktober 2026, penyaluran Kredit Program Pemerintah mencapai Rp294,6 triliun kepada 4,24 juta debitur. Capaian ini telah melampaui total penyaluran sepanjang 2025 sebesar Rp275,8 triliun, sementara tahun 2026 masih menyisakan lebih dari dua bulan. Kabar positif tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keynote speech pada International Fora for “Kredit Program Pemerintah” 2026 di Nusa Dua, Bali, Kamis (29/10/26).
“Kredit program bukan sekadar kredit bersubsidi, tetapi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas nasional. Keberhasilannya kita ukur dari usaha yang tumbuh, lapangan kerja yang tercipta, dan kesejahteraan keluarga yang meningkat,” ujar Menko Airlangga
Di tengah perlambatan ekonomi global, perekonomian Indonesia tetap tumbuh 5,45% pada Semester I 2026. UMKM menjadi salah satu penggerak penting pertumbuhan tersebut, dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berperan besar dalam memperluas akses pembiayaan. Porsi KUR terhadap total kredit UMKM kini mencapai 30,6%, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2019 sebesar 14,7%. Sepanjang 2026, KUR telah menjangkau 4,12 juta debitur dengan penyaluran Rp265,9 triliun atau 90,1% dari target tahun ini.
Perjalanan kredit program menunjukkan penguatan kebijakan yang berkelanjutan. Dimulai sebagai skema penjaminan KUR pada 2007, program ini bertransformasi menjadi skema subsidi bunga pada 2015, sehingga suku bunga KUR turun dari 12% menjadi 6%. Sejak 2015, penyaluran kredit program telah mencapai Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad. Saat ini, lima skema yang selaras dengan Asta Cita—KUR, Kredit Usaha Alsintan (Kredit Alsintan), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS)—mendukung agenda swasembada pangan, penguatan industri padat karya, Program 3 Juta Rumah, serta pemberdayaan perempuan prasejahtera. Kualitas penyaluran juga terus dijaga, dimana 68% pembiayaan mengalir ke sektor produksi, dengan rasio kredit bermasalah sebesar 2,14%.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyerahan kredit program secara simbolis oleh Menko Airlangga bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman, serta Gubernur Bali I Wayan Koster, kepada tujuh debitur dengan nilai akad sebesar Rp1,95 miliar dan dua calon debitur dengan nilai komitmen Rp3,08 miliar. Para penerima mewakili beragam kegiatan ekonomi, mulai dari perajin aksesori, pedagang makanan, calon pekerja migran, pengolah gabah, produsen cokelat, hingga pengembang perumahan. Keberagaman ini mencerminkan peran kredit program dalam membuka kesempatan usaha dan memperluas akses pembiayaan bagi berbagai kelompok masyarakat.
“Arah kredit program ke depan yaitu pembiayaan produktif, graduasi UMKM, serta integrasi data. Bapak Presiden Prabowo Subianto juga kemarin baru me-launch yang namanya Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan dimana Bapak Presiden mau untuk keuangan tidak hanya bicara mengenai inklusif karena dari segi inklusif kita sudah mencapai 93% dari segi literasi juga sekitar 63% tetapi Pak Presiden ingin agar masyarakat mengerti financial welfare ataupun kesejahteraan keuangan, melalui financial wellness, financial resilience dan financial security. Ini yang menjadi tujuan daripada perubahan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” ujar Menko Airlangga.
Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat kredit program agar pembiayaan produktif semakin luas, UMKM lebih cepat naik kelas, serta integrasi data dan digitalisasi semakin kuat. Kredit Program Perumahan ditargetkan mencapai hingga Rp50 triliun. Sementara itu, KPPS menawarkan pembiayaan hingga Rp15 juta dengan bunga flat 8%, tanpa agunan tambahan, dan disertai pendampingan. Upaya ini sejalan dengan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2026, dimana kesejahteraan keuangan keluarga sebagai fokus utama.
“Indonesia siap berbagi pengalaman dalam membangun ekosistem kredit program. Kita tidak datang untuk sekadar menyalin model negara lain, tetapi untuk belajar dan memilih praktik terbaik yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Melalui kerja sama Pemerintah, lembaga keuangan, BUMN, sektor swasta, dan mitra pembangunan, kredit program akan semakin kuat dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif,” pungkas Menko Airlangga.
Perluasan Akses Pembiayaan dan Literasi Keuangan untuk Formalisasi Usaha
Selain itu, dalam sesi Ministrial Discussions, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menambahkan bahwa perluasan akses pembiayaan perlu diiringi dengan peningkatan literasi keuangan agar mampu mendorong transformasi pelaku usaha dari sektor informal ke sektor formal. Wamenko Dradjad juga mendorong penguatan sinergi antara lembaga keuangan, untuk memperluas jangkauan pembiayaan kepada kelompok usaha yang masih membutuhkan dukungan.
“Karena dengan adanya financial Inclusion yang ditopang literasi yang tinggi, itu kita bisa mentransformasikan dari ekonomi informal ke ekonomi formal. Karena kalau ekonomi informal itu resikonya gede, Kalau formal itu working condition-nya akan lebih bagus. Jadi memang sangat krusial untuk itu. Kemudian, kredit program ini bukan sekedar semacam tangan di atas. Kredit program ini sudah kita jadikan instrumen kebijakan. Jadi untuk meningkatkan pemberdayaan,” ujar Wamenko Dradjad.
Turut hadir dalam kegiatan ini diantaranya yaitu Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan II Irwan Meilano, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto, para pejabat Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hadir pula perwakilan mitra pembangunan internasional, termasuk World Bank, Women’s World Banking, dan KfW, jajaran direksi lembaga penyalur dan penjamin/asuransi kredit program; para ketua dan perwakilan asosiasi, serta para pelaku UMKM.
Kolaborasi lintas pemangku kepentingan juga menjadi bagian penting dari penyelenggaraan forum ini. Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada mitra strategis yang telah mendukung kegiatan, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani, BPJS Ketenagakerjaan, serta PT Bank Central Asia Tbk. Dukungan tersebut turut memperkuat ekosistem pembiayaan bagi pelaku usaha di seluruh Indonesia.
(Sumber: ekon.go.id)
