LEMBANG, LINGKARKALTIM: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa Polri memiliki peran strategis dalam mengawal pembangunan nasional agar berjalan aman, lancar, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut AHY, kolaborasi antara Polri dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan diperlukan untuk mengamankan proyek strategis, menjaga konektivitas, serta memperkuat kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan.
Hal tersebut disampaikan AHY saat menjadi pembicara dalam Dialog Kebangsaan di Sespim Lemdiklat Polri, Lembang, Jawa Barat, Selasa (27/10/2026). Kegiatan itu diikuti 445 peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan Sespim Polri, termasuk peserta dari unsur TNI, Kejaksaan, dan mancanegara.
“Jadi kita jangan hanya berpikir membangun lebih banyak, tetapi membangun lebih bermanfaat dan berdampak pada masyarakat,” ujar Menko AHY.
AHY menjelaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun. Pembangunan juga harus mampu menciptakan keamanan, memperlancar aktivitas masyarakat, melindungi hak warga, serta membuka peluang ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, sinergi Polri dan Kemenko Infrastruktur mencakup pengamanan proyek strategis, kelancaran distribusi logistik, penguatan tata kelola dan kepastian hukum, serta deteksi dini terhadap potensi gangguan pembangunan.
Kolaborasi tersebut juga dinilai penting untuk mengantisipasi konflik pemanfaatan ruang, risiko sosial, hambatan proyek, hingga gangguan pelayanan publik.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian AHY adalah pemberantasan mafia tanah. Upaya tersebut dinilai penting untuk melindungi hak masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum.
Selain itu, AHY menyoroti penertiban kendaraan berdimensi dan bermuatan berlebih atau over dimension over loading (ODOL). Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk menjaga kondisi jalan, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, dan memperlancar distribusi barang.
“Sering kita sedih mendengar kabar, membaca satu keluarga habis ditabrak ODOL. Padahal mereka tidak tahu apa-apa, mereka tidak salah apa-apa,” ungkapnya.
AHY juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam meningkatkan keselamatan transportasi, terutama menjelang periode Lebaran serta Natal dan Tahun Baru (Nataru). Koordinasi diperlukan untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat, keselamatan perjalanan kereta api, dan distribusi logistik melalui berbagai moda transportasi.
Di sisi lain, AHY mendorong penguatan langkah pencegahan dan deteksi dini, disertai pendekatan pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Ia berharap kehadiran Polri tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan rasa aman serta mendukung pemerataan manfaat pembangunan.
“Polri bersama masyarakat, saya rasa ini bukan hanya sekadar jargon, melainkan harus menjadi spirit,” tegasnya.
AHY menegaskan, sinergi yang berkelanjutan antara Polri dan pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga pembangunan tetap berjalan. Dengan keamanan yang terjaga dan infrastruktur yang bermanfaat, pembangunan diharapkan mampu memperkuat stabilitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dialog Kebangsaan tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan dan Koordinator Widyaiswara Sespim Lemdiklat Polri, di antaranya Koordinator Widyaiswara Sespim Irjen Pol Tony Ariadi Effendi, Koordinator Widyaiswara Sespimti Irjen Pol Joko Setiono, serta Kepala Sespimti Brigjen Pol Eko Suprihanto.
AHY juga didampingi Staf Khusus Menko Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, dan Irjen Pol Arief Rahman, serta Tenaga Ahli Menko Brigjen TNI Rio Neswan dan Yudhi Prasetyo Purnomo.
(Sumber: tribratanews.polri.go.id)
