SAMARINDA, LINGKARKALTIM: Pemkot Samarinda menyoroti transparansi penyaluran dana bantuan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dari Kementerian Dalam Negeri senilai kurang lebih Rp20 miliar yang digelontorkan ke Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim). Pasalnya, hingga saat ini Pemkot Samarinda belum menerima alokasi atau bentuk fisik bantuan tersebut secara langsung.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan jajaran terkait untuk melacak peruntukan dana pusat tersebut. Dari informasi yang dihimpun, dana bernilai miliaran rupiah itu baru sebatas direncanakan untuk pengadaan alat seperti pompa air di tingkat provinsi.
“Dua hari lalu saya tanya, provinsi katanya ada menerima 20 miliaran. Samarinda dapat apa? Rupanya baru ada rencana pembelian pompa dan segala macam. Harusnya ditanya ke provinsi, kira-kira 20 miliar itu dipergunakan untuk apa,” ungkap Andi Harun, Kamis (29/10/2026).
Alih-alih mempermasalahkan bentuk bantuannya yang tidak harus berupa uang tunai, Andi Harun menekankan pentingnya sinergi dan ketepatan sasaran program di lapangan. Ia telah menginstruksikan jajarannya untuk mengusulkan program konkret yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat terdampak kekeringan dan potensi krisis air bersih.
Pemkot Samarinda menawarkan program pembangunan sumur bor strategis di sejumlah kawasan rawan, khususnya di sekitar titik pengambilan air baku (intake) yang krusial bagi suplai air bersih perkotaan.
“Saya meminta kemarin untuk mengusulkan pada daerah terdampak air bersih, kita mau punya rencana membuat sumur bor. Misalnya di sekitar kawasan intake di Bengkuring, Makroman, dan Palaran. Kalau kita dibantu, alhamdulillah, supaya manfaat bantuan Mendagri itu bisa dirasakan oleh semua kabupaten/kota yang terdampak,” jelasnya.
Di tengah penantian sinergi anggaran dari pemerintah tingkat atas, Andi Harun memastikan Pemkot Samarinda tidak tinggal diam. Sejak ditetapkannya status darurat Karhutla beberapa bulan lalu, Pemkot telah bergerak cepat dengan menggelontorkan anggaran mandiri melalui pos Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanggulangan di lapangan.
Meski hingga kini belum ada bantuan riil yang mengalir dari BPBD Kaltim ke kas penanganan daerah, Pemkot tetap membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya, baik dalam bentuk pengerjaan proyek langsung maupun dukungan logistik pemadam kebakaran.
“Sampai hari ini kita belum menerima apa-apa dari provinsi. Ya mudah-mudahan BPBD-nya berbaik hati dan mau membantu kabupaten/kota. Kami tidak harus dalam bentuk uang tunai, mau dikerjakan sendiri oleh provinsi silakan, yang pasti kami berharap provinsi bersinergi betul dengan kabupaten/kota tidak hanya soal Karhutla, tapi semua hal,” pungkas Andi Harun. (dev)
