KUKAR, LINGKARKALTIM: Kabar baik bagi nelayan di wilayah pesisir Kecamatan Anggana. Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Desa Handil Terusan, tepatnya di kawasan Terusan C, terus berproses dan ditargetkan rampung pada akhir 2026. Jika sesuai rencana, fasilitas ini mulai beroperasi pada Januari 2027.
Kehadiran SPBN tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dalam mendukung 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik yang digagas Bupati Kukar Aulia Rahman Basri bersama Wakil Bupati Rendi Solihin.
Salah satu fokusnya ialah mempermudah akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan melalui penyediaan SPBN di wilayah yang memiliki potensi perikanan tangkap.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, pembangunan SPBN di Anggana merupakan salah satu penugasan yang tengah dikerjakan. Selain di wilayah pesisir, pembangunan fasilitas serupa juga direncanakan di kawasan hulu.
“Pembangunan SPBN ini masih dalam proses. Kita berharap tidak lama lagi selesai sehingga bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan nelayan di Anggana. Izinnya sudah keluar, modal juga sudah siap, jadi kita tinggal gas proses pembangunannya,” ungkap Aulia, Kamis (29/10/2026).
Ia menegaskan, PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) tidak hanya bertanggung jawab mengelola operasional SPBN, tetapi juga menjadi pihak yang membiayai pembangunan sekaligus pemilik fasilitas tersebut.
Direktur PT MGRM, Efri Novianto, menjelaskan, perizinan pembangunan SPBN telah diselesaikan melalui Pertamina Patra Niaga. Saat ini, pekerjaan fisik mulai berjalan dengan progres sekitar 10 persen, termasuk persiapan lahan dan tenaga kerja.
“Lahannya sudah siap, sedangkan dua unit tangki berkapasitas masing-masing 15 kiloliter (KL) beserta peralatan pendukung sedang dalam pengiriman. Kalau sudah tiba di lokasi, progres pembangunan diperkirakan bisa mencapai 20–25 persen,” jelas Efri.
SPBN tersebut dibangun di atas lahan berukuran 49 x 19 meter, berdekatan dengan dermaga pemerintah daerah di Desa Handil Terusan. Pembangunannya telah dimulai sejak pertengahan 2024, tetapi proses perizinan yang panjang menjadi salah satu tantangan dalam merealisasikan fasilitas ini.
Efri menerangkan, prosesnya mencakup pendataan nelayan, kelengkapan dokumen kapal atau pas kecil melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), rekomendasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta perizinan teknis dan lingkungan sebelum izin prinsip pembangunan diterbitkan.
“Target kami tahun ini pembangunan fisiknya selesai dan Januari 2027 sudah bisa beroperasi. Niat kita membantu nelayan, tetapi proses perizinannya memang cukup panjang. Mudah-mudahan ke depan ada kebijakan percepatan, terutama untuk daerah Kampung Nelayan Merah Putih,” pungkasnya.
Berdasarkan pendataan sementara, sekitar 384 nelayan di wilayah pesisir diperkirakan menjadi penerima manfaat dengan alokasi BBM bersubsidi mencapai 96.000 liter per bulan.
Melalui SPBN ini, nelayan diharapkan lebih mudah memperoleh BBM untuk melaut, sekaligus mendukung kelancaran aktivitas perikanan tangkap di Kukar. (Adv/dil)
