KUKAR, LINGKARKALTIM : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar mendorong pemerintah daerah segera melakukan penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) optimalisasi sesuai dengan domisilinya.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Kukar Desman Minang Endianto saat memimpin Rapat Dengar Pendapat terkait penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di ruang Banmus DPRD Kukar, Kamis (12/11/2026).
Ia mengatakan, penempatan PPPK saat ini dinilai kurang efektif. Pasalnya, para PPPK ini ditempatkan jauh dari domisili dan penuh risiko hingga biaya kebutuhan hidup semakin meningkat.
“Sehingga gaji yang diperoleh itu, hanya habis untuk kebutuhan selama 1 pekan saja,” katanya.
Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait penempatan PPPK optimalisasi. Hasil koordinasi dengan BKN bahwa penempatan PPPK ini merupakan sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah dan penempatan itu bisa diganti jika ada rekomendasi dari Bupati Kukar.
“Saya pikir ini masih ada peluang untuk memperjuangkan aspirasi PPPK optimalisasi, untuk ditempatkan sesuai atau dekat dengan domisilinya,” ucapnya.
Dirinya berharap, OPD terkait dapat saling berkoordinasi untuk melakukan pemindahan penempatan kerja, bagi PPPK optimalisasi.
“Ini kuncinya OPDnya harus action dan komunikatif dengan pimpinannya. Kami berharap, aspirasi PPPK dengan beberapa risikonya ini bisa menjadi pertimbangan, untuk melakukan pemindahan tempat kerja,” ujarnya.
Sementara Ketua Forum PPPK Kukar Rudi menyebutkan, penempatan PPPK yang sangat jauh dari domisilinya ini sangat penuh risiko, termasuk kecelakaan lalu lintas.
“Ini malah mengancam keselematan PPPK itu sendiri,” sebut Rudi.
Menurutnya, masih ada peluang terhadap penempatan PPPK sesuai atau berdekatan dengan domisili. Sehingga ini bagian dari mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Selain risiko kecelakaan lalu lintas, risiko yang dihadapi ialah biaya operasional yang tinggi. Sehingga percuma saja gaji tinggi tapi biaya operasional juga tinggi,” ucapnya.
Dirinya berharap, hal ini bisa menjadi pertimbangan pemerintah daerah, untuk melakukan penempatan PPPK optimalisasi. (adv/riz)
