KUKAR, LINGKARKALTIM : Persoalan pembagian plasma antara perusahaan kelapa sawit dan masyarakat di Kukar, menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Dalam tiap pekan Dinas Perkebunan Kukar menerima laporan dan memfasilitasi persoalan pembagian plasma sekitar 1-2 laporan.
Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kukar Muhammad Taufik mengatakan, pemerintah daerah menginginkan kerjasama antara perusahaan dan masyarakat atau mitranya dalam pembagian plasma dilakukan secara sehat.
“Hampir semua wilayah perkebunan kelapa sawit, yang mengalami persoalan pembagian plasma yang tak sehat baik di Kecamatam Muara Kaman, Kembang Janggut, Kenohan dan lainnya,” kata Muhammad Taufik pada Lingkarkaltim, usai mengikuti ziarah makam raja Kutai di Makam Aji Imbut Tenggarong, Senin (28/9/2026).
Dalam hal ini, pihaknya terus melakukan pembinaan terhadap perusahaan kelapa sawit terkait pembagian plasma kepada masyarakat.
“Tugas kita saat ini menekan perusahaan kelapa sawit, untuk dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat yang baik,” ucapnya.
Dirinya berharap, pihak perusahaan kelapa sawit dan mitranya ini saling membutuhkan. Sehingga kerjasama ini bisa berlanjut panjang.
Sementara itu Ketua Koperasi Mekar Sejahtera Harisyah menyebutkan, pembagian plasma antara perusahaan kelapa sawir dan mitranya saat ini tengah menjadi persoalan.
Karena tak ada kejalasan dari pihak perusahaan sawit, dalam pembagian plasma kepada mitra.
Tapi, pembagian plasma ini telah diatur dalam undang-undang No 39/2014, pasal 5 ayat 1 tentang perusahaan perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat, yaitu 20 persen untuk warga dari lahan yang dikelola oleh perusahaan tersebut.
Perusahaan sawit tersebut telah membangun perkebunan sekitar 2.600 hektare. Sehingga dari total lahan tersebut, masyarakat memiliki hak terhadap pembagian plasma.
“Di desa Saliki terdapat sekitar 260 Kepala Keluarga, jadi kalau 20 persen plasma dibagi dengan jumlah warga, setiap warga seharusnya mendapatkan 2 hektare lahan untuk pembagian plasma,” sebut Harisyah. (riz)
