KUKAR, LINGKARKALTIM : Politis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Ahmad Yani, meminta kepada pemerintah daerah, untuk melakukan pengawasan ketat terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hal itu penting karena kualitas MBG yang didistribusikan sesuai dengan gizi yang dibutuhkan oleh siswa.
Ahmad Yani mengatakan, peran pengawasan terhadap SPPG perlu dilakukan Dinas Kesehatan yang harus bisa memastikan MBG yang didistribusikan tersebut gizinya tercukupi, dari bahan kualitas hingga layak dikonsumsi.
“Pengawasan ini sangat penting untuk menghindari terjadinya keracunan pada produk MBG,” kata Ahmad Yani pada Lingkarkaltim, di Tenggarong, Kamis (27/8/2026).
Menurutnya, faktor keracunan pasti ada kesalahan pada pengelolaan produksi MBG. Jangan sampai peristiwa keracunan ini terjadi kembali di lingkungan sekolah.
“Sebelum dikonsumsi oleh anak-anak harus diperiksa kembali. Sehingga mulai dari bahan, pengolahan hingga pendistribusian harus diperiksa,” ucapnya.
Sementara menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar Ismi Muffidah menjelaskan, pemerintah daerah telah rutin melakukan pengawasan terhadap SPPG yang beroperasi di Kukar.
“Pengawasan itu dilakukan oleh petugas Puskesmas di Kecamatan,” jelas Ismi Muffidah
Ia mengaku, pengawasan itu hanya sekedar bentuk himbauan kepada pengelola SPPG dalam pemenuhan sarana dan prasarana termasuk IPAL.
“Peristiwa keracunan yang terjadi di Sebulu beberapa waktu lalu menjadi perhatian serius bagi kami, untuk melakukan pengawasan lebih ketat,” pungkasnya. (riz)
