KUKAR, LINGKARKALTIM: Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berlangsung khidmat di halaman Kantor Bupati Kukar, Senin (17/8/2026). Momentum detik-detik pembacaan proklamasi yang dibacakan oleh Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani hingga pengibaran bendera Merah Putih oleh Paskibraka Kukar berjalan lancar dengan dihadiri jajaran Forkopimda, Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura, serta para tamu undangan.
Di balik khidmatnya prosesi peringatan kemerdekaan, isu dinamika ekonomi daerah serta isu pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi sorotan utama.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyampaikan peringatan kemerdekaan harus dijadikan motivasi untuk membangun Kukar yang mandiri dan berdikari secara ekonomi.
Menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait isu penyerapan tenaga kerja dan PHK akibat penurunan alokasi kegiatan perusahaan, Bupati mengungkapkan adanya angin segar dari berjalannya Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
“Alhamdulillah hari ini RKAP sudah mulai pelan-pelan keluar dan kami sudah berkomunikasi dengan beberapa perusahaan. Ketika RKAP ini sudah ada kejelasan, proses pemutusan hubungan kerja diharapkan tidak dilaksanakan. Bagi pekerja yang sudah terlanjur di-PHK, pihak perusahaan akan memanggil mereka kembali,” ujar Bupati Aulia usai upacara.
Pemkab Kukar terus berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program stimulus UMKM serta kegiatan ekonomi bergilir di seluruh 20 kecamatan di Kukar.
Ketika ditanya mengenai makna kemerdekaan di tengah tantangan saat ini, Bupati mengajak seluruh pihak untuk tetap optimis dan menghargai jasa para pahlawan.
“Kita sudah merdeka. Jika kita merasa tidak merdeka, itu sama saja meniadakan perjuangan para pahlawan. Tugas kita hari ini adalah mengisi kemerdekaan dengan memberikan pengabdian terbaik,” tegasnya.
Pandangan berbeda namun saling melengkapi disampaikan oleh Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani. Menurutnya, pemaknaan kemerdekaan di tingkat daerah harus menyentuh ranah keadilan distribusi sumber daya dan pemenuhan hak-hak rakyat, terutama saat kemampuan fiskal daerah mengalami penurunan.
“Merdeka itu berarti merdeka dari ketidakadilan dan penindasan. Hak dana bagi hasil (DBH) yang sesuai aturan perundang-undangan tentu mencerminkan kemerdekaan. Kami tegaskan bahwa daerah harus merdeka dalam segala lini, termasuk dalam pengelolaan APBD, penganggaran, pembuatan regulasi, hingga fungsi pengawasan,” ucap Ahmad Yani.
Menghadapi kondisi efisiensi dan penurunan kemampuan fiskal, Ahmad Yani mendorong optimalisasi peran pihak ketiga dan perusahaan swasta di Kukar melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), CSR, serta kepedulian sosial lainnya untuk membantu masyarakat beradaptasi.
“Di sisi lain, hak rakyat atas hasil sumber daya alam di daerahnya merupakan hak mutlak yang tidak boleh ditawar-tawar oleh pemerintah pusat,” pungkasnya. (Dil)
