KUKAR, LINGKARKALTIM: Persoalan belum tersedianya aliran listrik PLN dan penerangan jalan umum di kawasan Warung Panjang Kilometer 53, Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja Barat, kembali menjadi perhatian DPRD Kutai Kartanegara (Kukar).
Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), DPRD Kukar berupaya mencari solusi atas keluhan warga yang selama bertahun-tahun hidup tanpa akses listrik dari PLN.
Anggota DPRD Kukar Daerah Pemilihan (Dapil) 5, Farida mengatakan masyarakat datang langsung menyampaikan aspirasi mereka karena hingga saat ini belum menikmati layanan listrik maupun lampu penerangan jalan.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi warga yang tinggal dan berusaha di kawasan tersebut.
“Mereka datang untuk meminta agar ada tindak lanjut sehingga bisa dilakukan pemasangan PLN di wilayah tersebut,” ucap dia, Rabu (24/6/2026).
Ia menjelaskan, selama ini warga hanya mengandalkan genset dan penerangan seadanya untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari.
Ketergantungan terhadap bahan bakar menjadi persoalan tersendiri karena biaya operasional yang terus meningkat.
Kondisi tersebut membuat beban ekonomi masyarakat semakin berat, terutama bagi warga yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas usaha di kawasan tersebut.
“Ekonomi mereka di situ memang terdampak. Sementara ini mereka hanya memakai genset dan lampu biasa. Ini menjadi kendala karena kebutuhan bahan bakar sekarang semakin berat, sehingga perekonomian mereka menurun,” jelas Farida.
Dia menilai, kebutuhan listrik sudah menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pemerintah, terlebih bagi masyarakat yang telah lama bermukim di wilayah tersebut.
Oleh karena itu, DPRD Kukar berharap seluruh pihak terkait dapat segera mencari solusi agar akses listrik PLN bisa masuk ke Warung Panjang KM 53.
Ia mengungkapkan, upaya pemasangan jaringan PLN selama ini memang terkendala persoalan administratif dan status kawasan.
Farida mengungkapkan bahwa salah satu hambatan yang selama ini muncul adalah keberadaan kawasan Tahura yang berada di wilayah tersebut.
“Dari dulu sampai sekarang memang belum ada aliran listrik. Kemarin kami sempat berdiskusi dan hambatannya adalah wilayah Tahura. Makanya kami akan berdiskusi lagi dengan pihak Kementerian Kehutanan dan pihak Otorita untuk mencari solusi seperti apa agar pemasangan PLN bisa dilaksanakan,” ungkapnya.
Farida mengatakan, DPRD Kukar ingin memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai hambatan teknis maupun regulasi yang menyebabkan jaringan listrik belum dapat dibangun hingga saat ini.
Sebagai tindak lanjut hasil RDP, ia bersama sejumlah instansi akan melakukan peninjauan lapangan guna melihat langsung kondisi di Warung Panjang KM 53.
Dia menerangkan, beberapa instansi yang akan terlibat dalam pengecekan lapangan, antara lain Dinas Perhubungan Kukar, PLN Kabupaten Kukar, PLN Unit Pelaksana Teknik Kecamatan Samboja, Balai Jalan Nasional Balikpapan, hingga PLN Balikpapan.
Ia menyebut, hasil peninjauan lapangan akan menjadi dasar dalam menentukan langkah selanjutnya.
“Kalau dari PLN bisa mencarikan solusi, berarti tidak ada RDP lanjutan. Tapi kalau belum ada solusi, kami akan melanjutkan RDP lanjutan untuk mencari jalan keluarnya,” kata dia.
Di tengah proses pencarian solusi tersebut, ia meminta masyarakat Warung Panjang Kelurahan Bukit Merdeka untuk tetap bersabar serta memberikan kepercayaan kepada DPRD Kukar yang sedang memperjuangkan aspirasi mereka.
Ia bersama Anggota DPRD Kukar lainnya dari Dapil 5 akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ditemukan solusi yang memungkinkan listrik PLN masuk ke wilayah itu.
“Jadi sekali lagi kepada masyarakat Bukit Merdeka, mohon kesabarannya. Kami tidak akan membiarkan hal ini berlarut-larut, tetapi kami juga terus berusaha,” tutup Farida. (ASR)
