KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemkab Kukar resmi meluncurkan tiga program strategis yang menjadi bagian dari upaya percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Ketiga program tersebut meliputi Program RT-Ku Terbaik, aplikasi Siap Kerja melalui skema Job Fair Everyday, serta portal pengaduan masyarakat berbasis digital.
Peluncuran program dilakukan sebagai langkah konkret pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan dari tingkat paling bawah, memperluas akses kesempatan kerja, sekaligus menghadirkan layanan publik yang lebih cepat dan responsif.
Bupati Kukar, dr. Aulia Rahman Basri menjelaskan bahwa ketiga program tersebut merupakan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan layanan terbaik untuk masyarakat.
Ia menjelaskan, di Program RT-Ku Terbaik menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat pembangunan berbasis masyarakat.
Program tersebut merupakan pengembangan dari skema bantuan RT yang sebelumnya bernilai Rp50 juta per RT dan kini ditingkatkan menjadi Rp150 juta per RT.
“Kenapa baru diluncurkan sekarang, karena regulasi yang menaunginya baru saja selesai, sehingga kita baru berani melaksanakan program ini setelah regulasi yang sudah kita susun selesai,” ucap dia, Selasa (23/6/2026).
Ia berharap peningkatan alokasi anggaran tersebut mampu memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat di tingkat RT.
Pihaknya pun akan melakukan penguatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
Dia menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat.
Sebab, keterbukaan dan partisipasi warga menjadi faktor penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan lingkungan masing-masing.
Keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan menjadi fondasi utama keberhasilan program tersebut.
“Tetapi yang lebih penting daripada proses pengawasan adalah pelibatan seluruh komponen yang ada di RT tersebut. Musyawarah RT maupun pelaksanaan kegiatan di tingkat RT menjadi pilar utama keberhasilan program ini,” kata Aulia.
Selain memperkuat pembangunan di tingkat RT, Pemkab Kukar juga meluncurkan aplikasi Siap Kerja yang mengusung konsep Job Fair Everyday.
Program ini dirancang untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan dengan mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja melalui satu platform digital.
Menurutnya, selama ini salah satu persoalan utama di dunia kerja adalah adanya kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan.
Melalui aplikasi tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi lowongan pekerjaan, tetapi juga mendapatkan akses terhadap berbagai program pelatihan yang diselenggarakan pemerintah maupun sektor swasta.
Dia mengatakan, portal tersebut akan menjadi pusat informasi pengembangan kompetensi tenaga kerja daerah.
Dengan demikian, masyarakat dapat meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan dunia usaha sebelum melamar pekerjaan.
“Seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mendaftarkan diri sebagai peserta pelatihan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Ketika mereka sudah memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja, tentu kita berharap proses mendapatkan pekerjaan menjadi lebih mudah,” ujarnya.
Program strategis lainnya yang diluncurkan adalah portal pengaduan masyarakat. Sistem ini memungkinkan warga menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan secara langsung kepada pemerintah daerah.
Aulia menjelaskan bahwa sistem pengaduan tersebut telah dirancang agar proses penanganan laporan dapat dipantau secara transparan oleh pelapor maupun pemerintah.
Dengan mekanisme tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana laporan yang mereka sampaikan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait sesuai prosedur yang berlaku.
“Kami memonitor langsung dan sistemnya sudah kita bangun. Dengan sistem itu, baik pelapor maupun kami sebagai bupati bisa memantau sudah sampai di tahap mana proses penanganannya dan sejauh apa tindak lanjutnya sesuai SOP yang ada,” terang dia.
Untuk menjaga kredibilitas sistem, pemerintah daerah juga menyiapkan mekanisme verifikasi terhadap setiap laporan yang masuk.
“Kalau terbukti palsu, maka akan kami blacklist, termasuk nomor telepon yang digunakan untuk mengakses portal tersebut,” tegas Aulia.
Dia mengatakan, pembangunan tidak lagi hanya diukur dari tersedianya infrastruktur fisik, tetapi juga dari kemudahan akses masyarakat terhadap layanan publik, informasi, dan peluang ekonomi.
“Ya, ini salah satu indikator percepatan pembangunan. Karena ketika kita bicara akses, akses itu bukan hanya soal fisik. Proses digitalisasi yang mendekatkan layanan kepada masyarakat merupakan bagian dari keinginan kita untuk mempercepat pembangunan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara,” tutupnya. (ASR)
