KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mematangkan program Kredit Kukar Idaman (KKI) Terbaik sebagai skema pembiayaan baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara lebih luas dan inklusif.
Program ini tidak sekadar melanjutkan kebijakan sebelumnya, tetapi menghadirkan sejumlah pembaruan signifikan, terutama dalam hal cakupan sektor dan besaran plafon kredit.
Sekda Kukar, Sunggono mengaku bahwa mereka telah melakukan rapat koordinasi yang melibatkan perbankan serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah daerah.
Ia menjelaskan bahwa skema terbaru ini dirancang lebih fleksibel agar dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha.
“Kalau sebelumnya plafon kredit hanya sampai Rp50 juta, sekarang bisa mencapai Rp500 juta. Bahkan dalam kondisi tertentu, bisa sampai Rp1 miliar jika usaha dinilai sangat layak,” ucap dia, Sabtu (18/4/2026).
Ia menerangkan, peningkatan plafon kredit menjadi salah satu strategi utama Pemkab Kukar dalam mendorong pelaku usaha untuk berkembang.
Program ini tidak hanya menyasar pelaku usaha mikro, tetapi juga mereka yang ingin meningkatkan skala bisnis.
Selain sektor UMKM, pemerintah daerah juga memperluas sasaran ke sektor produktif lain seperti pertanian, perikanan, dan peternakan.
Langkah tersebut penting untuk memperkuat struktur ekonomi daerah yang berbasis sektor riil.
“Program ini tidak hanya untuk usaha kecil, tetapi juga untuk pelaku usaha yang ingin naik kelas. Termasuk sektor pertanian dan perikanan yang potensinya besar di Kukar,” ujar Sunggono.
Dalam implementasinya, lanjut dia, koperasi pun turut dilibatkan sebagai bagian dari distribusi pembiayaan, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Sementara itu, penentuan kelayakan penerima kredit tetap menjadi kewenangan pihak perbankan, yakni Bankaltimtara, agar kredit yang disalurkan tepat sasaran dan produktif.
“Penilaian usaha dan kemampuan bayar tetap dilakukan oleh bank agar program ini berjalan sehat dan berkelanjutan,” jelasnya.
Salah satu keunggulan KKI Terbaik adalah fleksibilitas dalam sistem pembayaran. Untuk sektor tertentu seperti pertanian, skema cicilan akan disesuaikan dengan siklus produksi.
“Untuk pertanian misalnya, pembayaran bisa dilakukan setelah panen. Bahkan jika terjadi gagal panen, akan ada keringanan melalui skema asuransi,” terang dia.
Pemkab Kukar saat ini juga tengah menyelesaikan revisi Peraturan Bupati sebagai dasar hukum pelaksanaan program.
Regulasi tersebut ditargetkan rampung dalam waktu dekat agar program bisa segera dijalankan.
Dengan progres yang ada, KKI Terbaik bahkan berpotensi diluncurkan dalam waktu dekat.
“Harapan kita, program ini benar-benar menjadi solusi pembiayaan yang inklusif, memperluas akses masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara merata,” tutup Sunggono. (ASR)
