KUKAR, LINGKARKALTIM: Ketua Forum Kontraktor Kutai Kartanegara (FKK), Andi Husril Makasau menyatakan bahwa pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kukar setidaknya telah meredakan kegusaran ratusan kontraktor yang hingga akhir Tahun Anggaran 2025 belum menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa forum kontraktor masih menunggu solusi konkret dan kepastian waktu pembayaran, bukan sekadar penjelasan normatif.
Dia bahkan mengungkapkan bahwa sebelum RDP digelar, muncul wacana aksi demonstrasi dari para kontraktor.
“Terus terang saja, sebenarnya kami sudah mau turun aksi. Tapi kami berpikir, kalau demo itu tukang-tukang kami harus datang, bermalam, dan itu sangat merepotkan. Karena difasilitasi DPRD, paling tidak kegusaran teman-teman bisa terobati,” ucap dia, Rabu (31/12/2025).
Dalam forum RDP, ia menilai DPRD Kukar bersikap cukup tegas terhadap pemerintah daerah.
Bahkan, dia menyebut forum kontraktor secara terbuka meminta Ketua DPRD mundur apabila tidak mampu menghadirkan solusi.
“Di forum tadi kami sampaikan dengan keras, kalau Ketua DPRD tidak mampu memberikan solusi, kami minta mundur,” tegas Andi.
Dia juga mengapresiasi komitmen Ketua DPRD Kukar yang menjanjikan RDP lanjutan pada 5 Januari 2026, dengan menghadirkan pimpinan daerah, minimal Wakil Bupati, Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA), serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Yang paling penting itu Pak Sekda sebagai PA tunggal dan BPKD. Kalau itu hadir, baru kita bisa bicara solusi yang jelas,” katanya.
Andi menjelaskan, dalam RDP muncul dua opsi solusi. Salah satunya adalah fasilitasi pinjaman bank bagi kontraktor oleh pemerintah daerah, dengan janji penyelesaian pembayaran sekitar Maret 2026. Namun, opsi tersebut dinilai terlalu lama dan memberatkan.
“Bagi kami itu terlalu lama. Kami punya kewajiban yang harus segera dibayar, terutama upah tukang dan tanggungan lainnya. Semakin lama, bebannya makin berat,” ungkap dia.
Menurutnya, jumlah kontraktor yang belum menerima pembayaran sangat besar.
Untuk kontraktor lokal saja, kata dia, jumlahnya mencapai lebih dari 100 perusahaan, belum termasuk kontraktor dari luar daerah yang tidak tergabung dalam forum karena telah kembali ke daerah asal.
“Kalau ditotal bisa ratusan. Bukan cuma soal nilai besar atau kecil, kontraktor PL juga banyak yang belum dibayar,” jelas Andi.
Andi menegaskan, Forum Kontraktor Kukar masih memilih jalur dialog dan solusi terbaik.
Sementara itu, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani memahami secara utuh dampak yang dirasakan para penyedia jasa akibat belum terbayarkannya pekerjaan yang telah rampung 100 persen pada Tahun Anggaran 2025.
Dampak keterlambatan pembayaran ini tidak hanya berpengaruh pada dunia usaha konstruksi, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi daerah.
“Kami di DPRD memahami betul kegelisahan para kontraktor. Ini bukan persoalan kecil, karena menyangkut keberlangsungan usaha, kewajiban kepada perbankan, hingga nasib para pekerja di lapangan,” katanya.
DPRD Kukar, kata dia, menampung aspirasi Forum Kontraktor yang meminta agar pembayaran utang tidak dibebani bunga ataupun sanksi kepada penyedia jasa, karena keterlambatan tersebut bukan disebabkan oleh pihak kontraktor.
Dari permasalahan ini, DPRD Kukar mendorong Pemerintah Daerah untuk memperkuat perencanaan anggaran dan mitigasi risiko fiskal, agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Perencanaan harus lebih realistis dan hati-hati, supaya pembangunan tetap berjalan dan dunia usaha tidak dirugikan,” tutup Yani. (ASR)
