KUKAR, LINGKARKALTIM: Ketua Forum Kontraktor Kutai Kartanegara (FKK), Andi Husril Makasau menilai tawaran opsi peminjaman melalui Bankaltimtara dapat menjadi salah satu solusi jangka pendek atas persoalan keterlambatan pembayaran proyek Tahun Anggaran 2025.
Ia menegaskan bahwa skema tersebut hanya bisa diterima apabila tidak memberatkan kontraktor, khususnya terkait beban bunga pinjaman dan mekanisme pencairan yang harus jelas peruntukannya.
“Persoalan solusi tadi kan juga dihadiri langsung direksi Bankaltimtara. Sebenarnya ini bukan hal baru. Skema seperti ini sudah pernah dilakukan tahun 2022, 2023, bahkan 2024,” ucap dia, Rabu (31/12/2025).
Ia menjelaskan, dalam praktik sebelumnya, kontraktor kerap mengambil pinjaman secara mandiri ke bank, tanpa difasilitasi penuh oleh pemerintah daerah.
Ketika dana pembayaran proyek masuk, bank langsung melakukan pemotongan untuk pelunasan pinjaman.
“Hanya saja dulu itu person masing-masing, bukan difasilitasi pemerintah. Bank hanya diyakinkan dengan jaminan bahwa dananya akan masuk, lalu saat cair langsung dipotong,” jelas Andi.
Menurut dia, pernyataan Bupati Kukar yang tidak ingin membebani kontraktor menjadi titik penting. Ia menyebut pemerintah berencana menggunakan pola baru, yakni dengan pengaturan pinjaman yang lebih terarah dan tidak membebankan bunga kepada kontraktor.
“Statement Pak Bupati kemarin jelas, beliau tidak mau memberatkan kontraktor. Itu yang kami apresiasi. Gaya barunya, bunganya tidak dibebankan ke kontraktor dan pengaturannya lebih jelas,” katanya.
Andi mengatakan bahwa secara regulasi, pinjaman pemerintah ke bank memiliki beberapa skema, mulai dari jangka pendek, menengah, hingga panjang.
Meski membuka ruang terhadap opsi pinjaman, Forum Kontraktor Kukar tetap menekankan bahwa solusi terbaik adalah kepastian pembayaran tanpa menambah beban baru bagi kontraktor, yang saat ini sudah tertekan oleh kewajiban operasional dan upah pekerja.
Pihaknya berharap pemerintah daerah dan DPRD Kukar dapat segera memutuskan skema paling realistis dan berkeadilan, agar persoalan utang proyek tidak berlarut-larut dan berdampak lebih luas terhadap sektor jasa konstruksi serta perekonomian daerah. (ASR)
