KUKAR, LINGKARKALTIM: Menyusutnya anggaran daerah pada tahun 2026 menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Meski demikian, Pemkab memastikan bahwa efisiensi tidak serta-merta akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja, khususnya tenaga outsourcing dan pegawai paruh waktu.
Sekda Kukar Sunggono menjelaskan bahwa pemerintah daerah berupaya menjaga stabilitas layanan publik dengan mempertahankan seluruh tenaga pendukung yang selama ini menjadi bagian dari operasional organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia memastikan, Pemkab Kukar tetap berkomitmen mempertahankan mereka sejauh memungkinkan.
“Sebenarnya yang kita upayakan tetap bisa kita akomodir. Pertama yang jelas PPPK, PPPK paruh waktu termasuk yang outsourcing. Sepanjang sudah dianggarkan oleh teman-teman, misalnya untuk tenaga keamanan, tenaga kebersihan, insya Allah tetap kita pertahankan dan tetap ada,” tegas dia pada Jumat (12/12/2025).
Ia menegaskan bahwa sebagian besar tenaga outsourcing berada dalam kategori belanja rutin yang sifatnya tidak bisa dihilangkan begitu saja karena berkaitan langsung dengan operasional OPD.
Dia juga mengonfirmasi bahwa hampir seluruh OPD di Kukar masih memerlukan tenaga outsourcing untuk menunjang pelayanan dan kegiatan harian, sehingga pemerintah daerah menilai tidak ada alasan untuk melakukan pemangkasan drastis.
“Saat ini tenaga outsourcing itu ada banyak di tiap dinas, insya Allah ada semua,” kata Sunggono.
Keberadaan mereka, lanjut dia, sangat membantu dalam menjaga kebersihan kantor, keamanan gedung, pelayanan administrasi, hingga mendukung program-program prioritas yang membutuhkan dukungan teknis lapangan.
Meski ruang fiskal daerah menyempit, Pemkab Kukar memilih melakukan penataan anggaran yang lebih selektif daripada mengurangi tenaga kerja.
Fokus utama tetap diarahkan pada menjaga keberlangsungan belanja rutin yang vital, memastikan pelayanan publik di OPD tidak terganggu, menyesuaikan pos anggaran non-prioritas, serta memaksimalkan efisiensi internal tanpa mengurangi tenaga pendukung
Pendekatan ini sejalan dengan instruksi Bupati Kukar yang menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan pelayanan masyarakat.
Dengan kondisi anggaran yang menurun, Pemkab Kukar tengah menyusun strategi adaptif agar seluruh kebutuhan organisasi tetap berjalan, termasuk pembiayaan tenaga outsourcing, PPPK, dan pegawai paruh waktu. (ASR)
