KUKAR, LINGKARKALTIM: Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Sopan Sopian mendorong pemerintah daerah melakukan pembenahan menyeluruh dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui modernisasi sistem pajak serta evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurutnya, peningkatan PAD tidak cukup hanya dengan target, tetapi harus diiringi dengan perbaikan sistem yang memudahkan masyarakat.
Salah satunya adalah dengan mekanisme pembayaran pajak yang dinilai masih konvensional.
“Pembayaran pajak seperti PBB masih harus datang ke bank. Ini perlu dimodernisasi dengan sistem berbasis aplikasi agar lebih mudah diakses masyarakat,” jelas dia, Rabu (6/5/2026).
Ia menilai, kemudahan akses akan berdampak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak.
Jika sistem lebih praktis, potensi penerimaan daerah juga akan meningkat secara signifikan.
Selain pajak, sektor pariwisata juga belum tergarap optimal, khususnya dalam pengelolaan parkir di Tenggarong.
Kata dia, perlu adanya sistem yang lebih tertata agar sektor ini bisa berkontribusi maksimal terhadap PAD.
“Parkir itu harus punya mekanisme yang jelas. Kalau tidak dibenahi, potensi PAD dari sektor ini tidak akan maksimal,” kata Sopan.
Kemudian, dari sisi kinerja BUMD, dia mengatakan juga masih belum optimal.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD yang ada di Kukar.
“BUMD yang tidak produktif sebaiknya tidak dilanjutkan. Fokus saja pada yang benar-benar bisa memberikan kontribusi,” tegasnya.
Sopan menyebut beberapa sektor strategis yang bisa dikembangkan melalui BUMD, seperti pengelolaan gas daerah, perkebunan kelapa sawit, hingga sektor peternakan dan perikanan.
“Pengelolaan gas seperti MGRM perlu didorong, begitu juga peluang di sektor sawit, peternakan, dan perikanan yang punya potensi besar,” sebut dia.
Ia mengatakan bahwa hilirisasi dalam pengelolaan sumber daya daerah juga sangat pending untuk dongkrak PAD.
Dengan hilirisasi, nilai tambah dari setiap sektor dapat dimaksimalkan sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah.
“Kalau ingin PAD meningkat, hilirisasi harus jadi fokus utama,” ucap Sopan.
Lalu, tingginya beban operasional sejumlah BUMD yang bahkan melebihi pendapatan juga perlu disikapi dengan langkah tegas, termasuk perampingan struktur organisasi.
“Kalau terus disuntik modal tanpa hasil, lebih baik dilakukan penyederhanaan. Bisa saja cukup satu BUMD dengan beberapa unit usaha,” ujarnya.
Sopan mengatakan, model tersebut akan membuat pengelolaan lebih efisien dan terarah.
Unit usaha yang tidak produktif bisa segera dihentikan dan dialihkan ke sektor yang lebih menjanjikan.
Ia menegaskan, langkah-langkah strategis tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah agar BUMD benar-benar mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
“Evaluasi ini penting agar BUMD kita benar-benar memberi manfaat dan meningkatkan PAD untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkas dia. (ASR)
