KUKAR, LINGKARKALTIM: Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Kartanegara (Kukar) Tahun 2026 resmi disahkan dengan nilai sekitar Rp7,1 triliun, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar menegaskan dalam memaksimalkan program prioritas yang selaras dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta program dedikasi Bupati Kukar.
Plt. Kepala Disperindag Kukar Sayid Fathullah mengatakan, meskipun nilai APBD 2026 mengalami penurunan dari tahun 2025 ini. Namun alokasi anggaran itu menjadi momentum untuk memperkuat sektor industri, perdagangan, serta pemberdayaan pelaku usaha di seluruh kecamatan.
Menurutnya, arah pembangunan yang sudah tertuang dalam RPJMD harus diterjemahkan melalui program yang tepat sasaran dan memberi dampak langsung ke masyarakat.
“Dengan APBD sekitar Rp7,1 triliun, kami di Disperindag semakin fokus untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai koridor RPJMD dan dedikasi Bupati Kukar. Fokusnya tetap pada penguatan UMKM, peningkatan daya saing industri, dan stabilitas perdagangan,” kata Sayid Fathullah pada Lingkarkaltim, di Tenggarong, Minggu (30/11/2025).
Ia menyebut sejumlah program strategis telah disiapkan untuk 2026. Mulai dari peningkatan fasilitas pasar rakyat, pendampingan pelaku industri untuk masuk ke sistem digital nasional, hingga mendorong komoditas unggulan daerah menembus pasar yang lebih luas.
Semua program dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung visi daerah menuju Kukar Mandiri dan Sejahtera.
Menurutnya, tahun 2026 juga menjadi fase penting karena banyak program yang telah berjalan sejak awal periode kepemimpinan Bupati mulai menampakkan hasil. Dengan demikian, Disperindag memastikan langkah yang ditempuh lebih terarah dan memperkuat sektor ekonomi masyarakat.
“Kami mengikuti instruksi Bupati untuk memperkuat hilirisasi, memperluas pasar, serta memastikan pelaku usaha lokal mendapatkan pendampingan. Ini bagian dari dedikasi beliau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kukar,” tambahnya.
Selain itu, Disperindag Kukar juga akan memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah lain, agar pembangunan ekonomi berjalan terpadu. Termasuk sinergi dengan kecamatan dalam pendataan UMKM, pemantauan harga bahan pokok, serta pembangunan sarana pendukung industri kecil.
Pihaknya memastikan seluruh program yang dijalankan pada 2026 akan mengutamakan transparansi, keefektifan, dan kebermanfaatan bagi masyarakat.
Ia berharap dukungan APBD tahun depan dapat menjadi pengungkit peningkatan ekonomi daerah.
“Targetnya jelas, seluruh program harus memberikan dampak nyata. Dengan dukungan APBD 2026, kami optimis sektor perdagangan dan industri Kukar semakin tumbuh,” pungkasnya. (Adv/kik)
