KUKAR, LINGKARKALTIM: Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dr. Aulia Rahman Basri secara resmi melantik ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam momentum tersebut, ia menegaskan pentingnya profesionalisme, tanggung jawab, dan integritas bagi seluruh ASN yang baru dilantik.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Kukar menuntaskan penataan tenaga honorer sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Menjadi seorang ASN adalah amanah besar. Saya berharap Bapak/Ibu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan integritas. Jauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadilah ASN yang melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” tegas dia, Jumat (31/10/2025).
Ia menekankan bahwa keberhasilan birokrasi bukan sekadar soal prestasi administratif, tetapi bagaimana hasil kerja pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Yang paling penting bukan hanya prestasi birokrasi, tetapi kebahagiaan rakyat karena impian dan kebutuhan mereka bisa terealisasi, seperti pendidikan dan kesehatan yang baik,” ujar Aulia.
Dia mengatakan bahwa para PPPK yang baru dilantik wajib menjalankan Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021.
Ia menjelaskan, GEMA bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan pegawai sesuai agama masing-masing serta menumbuhkan semangat pengabdian kepada bangsa dan daerah.
Aulia menegaskan, bagi ASN yang tidak membaca kitab suci akan dipantau dan dievaluasi sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan perda tersebut.
Selain itu, memasuki tahun 2026, Pemkab Kukar akan melakukan evaluasi kinerja ASN dan PPPK secara menyeluruh untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal dan sesuai regulasi.
“Penghargaan dan hukuman disiplin akan berjalan sebagaimana mestinya. Jika ada PPPK yang malas, atau memiliki perilaku buruk hingga berdampak pada rumah tangga dan lingkungan kerja, maka akan kami tindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Aulia juga mengingatkan bahwa perubahan sosial menuntut ASN untuk bekerja lebih cepat, efisien, dan inovatif. Pelayanan publik harus menjadi wajah utama birokrasi yang bersih dan responsif.
“Perubahan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi. Ingat, kita bekerja untuk rakyat, dan rakyat menunggu hasil kerja kita semua,” pungkas dia. (ASR/ADV)
