KUKAR,LINGKARKALTIM: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, petani, nelayan, dan penyuluh menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang adaptif dan berdaya saing.
Pesan itu mengemuka dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) dan KTNA Award 2025 yang digelar di Taman Teknologi Pertanian Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Sabtu (4/10/2025). Acara yang juga dirangkai dengan peringatan Hari Tani Nasional ini diikuti sekitar 400 peserta yang terdiri dari pengurus KTNA se-Kukar, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), penyuluh pertanian, kelompok petani, hingga pelaku usaha sektor pangan.
FGD ini menjadi momentum penting bagi semua pemangku kepentingan untuk menyatukan persepsi, memperkuat komunikasi, serta menyusun langkah konkret dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan sektor pertanian daerah.
Ketua Panitia, Muhammad Natsir Hidayat, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah diskusi, tetapi juga sarana untuk menyambut penyusunan RPJMD Kukar 2025–2030, yang akan menentukan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.
“Melalui FGD ini, diharapkan lahir gagasan-gagasan konstruktif yang mampu menjawab kebutuhan petani di lapangan sekaligus selaras dengan program dan kebijakan pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, kompleksitas tantangan ketahanan pangan di era modern seperti perubahan iklim, keterbatasan lahan, dan fluktuasi harga komoditas memerlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan semacam ini diharapkan dapat menghasilkan solusi nyata dan aplikatif bagi kemajuan sektor pertanian Kukar.
Dalam kesempatan itu, Natsir juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi, khususnya kepada Edi Damansyah, yang memberikan dukungan penuh secara pribadi sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, Wiyono, menegaskan bahwa sektor infrastruktur memiliki peran vital dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Ia menilai, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada produksi, tetapi juga pada ketersediaan infrastruktur pendukung yang memadai, seperti jaringan irigasi, akses jalan tani, serta fasilitas pascapanen.
“Kolaborasi ini penting karena kita tidak bisa bergerak sendiri. Sinkronisasi dan koordinasi antarinstansi diperlukan agar apa yang direncanakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan KTNA dan para petani,” tegas Wiyono.
Menurutnya, kegiatan FGD seperti ini menjadi sarana strategis untuk memastikan kebijakan pembangunan yang diambil pemerintah selaras dengan kondisi dan aspirasi masyarakat di lapangan. Dengan demikian, setiap program pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran dan berdaya guna.
Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Dinas PU dan instansi lain seperti Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan Bappeda dalam merancang program yang saling mendukung.
“Misalnya dalam pembangunan irigasi, kita harus tahu persis wilayah mana yang prioritas, berapa luas lahan yang membutuhkan air, dan bagaimana kondisi saluran eksistingnya. Data dan masukan dari KTNA menjadi sangat penting dalam hal ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Wiyono menyebut bahwa penguatan infrastruktur pertanian merupakan bagian dari upaya Pemkab Kukar dalam memperkuat basis ekonomi non-ekstraktif, sesuai dengan arah kebijakan daerah yang tertuang dalam visi “Kukar Idaman Terbaik”.
“Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, pemerintah bisa memastikan program ketahanan pangan di Kukar semakin terarah dan berdampak langsung bagi kesejahteraan petani,” pungkasnya.
Melalui kegiatan FGD dan penghargaan KTNA Award 2025 ini, pemerintah berharap terbangun komitmen bersama antara seluruh elemen untuk menjadikan Kukar sebagai daerah penyangga utama pangan di Kalimantan Timur, sekaligus contoh sukses kolaborasi antara sektor infrastruktur dan pertanian dalam mewujudkan kemandirian ekonomi daerah.(wan/adv)
