KUKAR,LINGKARKALTIM: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai pilar utama dalam strategi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU), Pemkab Kukar terus memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendukung sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan industri pengolahan agar mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan KTNA Award Kukar 2025 yang digelar di Taman Teknologi Pertanian Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, pada Sabtu (4/10/2025). Kegiatan ini menjadi forum penting dalam menyatukan pandangan antara pemerintah, petani, dan pemangku kepentingan lain dalam membangun pertanian yang tangguh dan ekonomi yang inklusif.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menuturkan bahwa pembangunan infrastruktur bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan pondasi penting untuk mewujudkan visi besar daerah, yaitu “Kukar Idaman Terbaik” yang berfokus pada tiga pilar utama: pangan, pariwisata, dan industri hijau.
“Pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, sementara di Kukar saat ini pertumbuhannya berada di angka 5,6 persen. Artinya, kita perlu memperkuat pusat-pusat pertanian dan infrastruktur agar menjadi penggerak ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemkab Kukar tengah membentuk Tim Percepatan Pembangunan Ekonomi, yang akan mengintegrasikan peran lintas sektor, termasuk Dinas PU, Dinas Pertanian, dan Bappeda. Melalui tim ini, diharapkan kebijakan pembangunan dapat lebih terarah dan berkelanjutan.
“Kalau fondasi pembangunan tidak kuat, maka sulit bagi Kukar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itu, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci,” tegasnya.
Sunggono juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan irigasi yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Ia menilai, sektor pertanian yang menjadi andalan Kukar tidak akan berkembang optimal tanpa dukungan infrastruktur yang memadai.
Sementara itu, Kepala Dinas PU Kukar, Wiyono, menegaskan pihaknya siap menjadi garda terdepan dalam mendukung kebijakan percepatan pembangunan ekonomi tersebut. Menurutnya, keberadaan infrastruktur yang memadai akan membuka akses ekonomi baru dan mendorong pertumbuhan di berbagai sektor.
“Yang utama memang kita harus fokus terhadap apa yang mau dicapai, dan itu dilakukan secara berkolaborasi. Dinas PU berperan penting memastikan pembangunan infrastruktur berjalan optimal dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Wiyono mengakui, salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah penurunan pendapatan akibat fluktuasi ekonomi global dan nasional. Namun, kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk memperlambat pembangunan.
“Penurunan pendapatan daerah tentu memengaruhi kecepatan pembangunan, tetapi kita harus inovatif mencari alternatif pembiayaan, seperti kemitraan dan kolaborasi dengan pihak swasta. Jika pertumbuhan ekonomi daerah tinggi, maka dampaknya akan langsung terasa pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, Dinas PU Kukar juga akan menyesuaikan arah pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Fokusnya bukan hanya pada proyek besar, tetapi juga pada infrastruktur yang mendukung kegiatan produktif masyarakat, seperti jalan usaha tani, irigasi pertanian, dan akses antarwilayah yang memperlancar distribusi hasil produksi.
“Artinya, infrastruktur harus menjadi tulang punggung gerak ekonomi daerah. Ketika konektivitas antarwilayah lancar, sektor-sektor lain seperti perdagangan dan pariwisata juga ikut berkembang,” tutur Wiyono.
Dengan penguatan sinergi antara pemerintah, petani, dan pelaku usaha, Pemkab Kukar optimistis target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat dicapai dalam beberapa tahun mendatang. Dukungan infrastruktur yang kokoh dan berkelanjutan diharapkan menjadi modal penting bagi Kukar dalam mewujudkan transformasi ekonomi menuju daerah yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.(wan/adv)
