KUKAR, LINGKARKALTIM: Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kutai Kartanegara (Kukar) menaruh kepercayaan besar kepada kelompok tani sebagai ujung tombak pelaksanaan program pengadaan dan pemeliharaan bibit ternak di wilayahnya. Melalui mekanisme berbasis kelompok, program ini tak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga mendorong kemandirian dan tanggung jawab kolektif dalam sektor peternakan.
Kepala Distanak Kukar Muhammad Taufik melalui Staf Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Distanak Kukar, Nelva Aflinda, menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan bibit ternak dimulai dari usulan kelompok tani dalam bentuk proposal. Setelah dilakukan verifikasi di lapangan, Dinas akan menetapkan kelompok penerima bantuan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.
“Jadi kelompok tani sendiri yang mengusulkan. Kami verifikasi dulu. Kalau sesuai, ditetapkan lewat SK. Kelompok ini yang bertanggung jawab terhadap bibit ternak yang disalurkan,” kata Nelva.
Kelompok tani juga diberi kebebasan dalam menentukan sistem pemeliharaan. Beberapa memilih sistem kandang komunal, sementara lainnya membagikan ternak kepada masing-masing anggota. Meski sistem komunal mempermudah pengawasan dan pengobatan, sistem ini rentan terhadap penyebaran penyakit jika tidak ditangani dengan baik.
“Kalau satu kandang itu gampang diawasi, mudah dikontrol, apalagi untuk vaksinasi atau pengobatan. Tapi kalau ada yang sakit, cepat menular. Sementara kalau pelihara sendiri-sendiri, agak susah diawasinya,” ujarnya.
Melalui pendekatan ini, program pengadaan bibit tak hanya menjadi proyek bantuan, melainkan juga wadah pemberdayaan. Kelompok tani dilatih untuk mengelola ternak, menjaga kesehatan hewan, dan menjalankan manajemen kandang yang baik.
Lebih lanjut, Nelva menjelaskan bahwa bantuan ternak seperti sapi, kambing, hingga ayam petelur bukan hanya berasal dari anggaran murni Dinas, tapi juga dari program pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kukar. Ini memungkinkan cakupan bantuan menjadi lebih luas, meskipun tetap bergantung pada besarnya anggaran tiap tahun.
“Untuk tahun ini, kambing hanya bisa dibagikan di tujuh kecamatan. Sapi pun belum menjangkau semua wilayah. Jadi kami sesuaikan dengan anggaran yang tersedia,” ungkapnya.
Distanak Kukar juga menekankan pentingnya pembinaan pasca distribusi. Petugas akan tetap melakukan kunjungan ke lokasi penerima, memberikan pelatihan dasar, serta melakukan pemantauan dan pengobatan bila diperlukan.
Program ini juga sejalan dengan strategi jangka panjang Pemkab Kukar untuk meningkatkan populasi ternak secara signifikan, mengingat Kukar bukan daerah sumber bibit ternak. Oleh karena itu, bibit sapi dan kambing didatangkan dari luar daerah, seperti Bali, NTB, Sulawesi Selatan, hingga Pulau Jawa.
Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah, kelompok tani, dan dukungan legislatif, diharapkan program ini bisa memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produksi ternak lokal sekaligus memperkuat sektor peternakan rakyat di Kutai Kartanegara.(IDN/ADV)
