KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemkab Kukar berupaya mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset produktif milik daerah melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
Hal tersebut menjadi solusi strategis di tengah keterbatasan anggaran daerah, sekaligus untuk memastikan aset pemerintah mampu memberikan nilai tambah ekonomi dan tidak terbengkalai.
Bupati Kukar, dr. Aulia Rahman Basri mengatakan pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki daerah.
Oleh karena itu, keterlibatan lembaga profesional maupun investor menjadi bagian penting dalam mempercepat pemanfaatan aset-aset produktif.
“Kita akan menggandeng pihak ketiga untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor-sektor, utamanya sektor perekonomian. Sehingga pemerintah daerah tidak sendiri dalam pengelolaannya,” ucap dia, Senin (29/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa kerja sama tersebut dapat dilakukan melalui berbagai skema yang telah diatur dalam regulasi.
Mulai dari kerja sama pemanfaatan aset, sistem sewa, hingga pola bagi hasil yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.
“Harapan kita, ketika ada lembaga yang lebih profesional mengelola ini, mekanismenya nanti bisa beragam. Bisa kerja sama pemanfaatan aset, bisa sistem sewa, bisa sistem bagi hasil. Semua mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan kita laksanakan,” jelas Aulia.
Dia menerangkan, salah satu tujuan utama kebijakan tersebut adalah memastikan aset milik Pemkab Kukar dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi daerah.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah aset yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, tetapi belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.
“Memang kita berharap aset-aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, utamanya aset-aset produktif, tidak banyak yang menganggur. Sehingga aset-aset tersebut dapat memberikan nilai tambah dan nilai ekonomis bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Salah satu aset yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah Pulau Kumala.
Kawasan wisata yang berada di tengah Sungai Mahakam tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan yang mampu menarik kunjungan wisatawan dan mendatangkan pendapatan daerah.
Aulia mengungkapkan bahwa Pemkab Kukar membuka peluang seluas-luasnya bagi investor yang ingin berinvestasi di kawasan tersebut.
“Kalau ada investor yang mau berinvestasi di Pulau Kumala, kami dengan tangan terbuka menerima. Kita sudah punya roadmap, kita sudah punya grand strategy terkait Pulau Kumala,” kata dia.
Ia menerangkan, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah tidak bisa optimal dalam membiayai sendiri pengembangan Pulau Kumala maupun aset produktif lainnya.
Kondisi fiskal daerah saat ini mengharuskan Pemkab Kukar menentukan prioritas penggunaan anggaran.
Dia mengatakan bahwa anggaran daerah saat ini lebih difokuskan untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Dengan keterbatasan anggaran saat ini, anggaran kita fokuskan pada sektor-sektor yang bersifat kesejahteraan masyarakat. Sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan bagaimana kita memastikan rumah-rumah di Kutai Kartanegara menjadi rumah yang layak. Pembiayaan kita upayakan ke sektor-sektor tersebut,” jelas Aulia.
Dia mengatakan bahwa aset produktif memang memiliki potensi menghasilkan pendapatan atau revenue bagi daerah.
Namun, proses pengembalian modal investasi membutuhkan waktu yang tidak singkat.
“Makanya, agar revenue ini tidak terlalu membebani APBD, kita kerja samakan pengelolaannya dengan pihak ketiga,” tutupnya. (ASR)
