KUKAR, LINGKARKALTIM: Lahan pertanian seluas 200 hektare di Jalan Rapak Rabau, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), hingga kini tidak dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian akibat sering tergenang air. Kondisi ini telah membuat petani setempat kesulitan melakukan proses penanaman sejak tahun 2019 lalu.
Menyikapi hal tersebut, Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri melakukan kunjungan lapangan dalam rangka monitoring perencanaan pembangunan irigasi pertanian. Dalam kunjungannya, Bupati Aulia didampingi jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Anggota DPRD Kukar Fraksi PDI Perjuangan, Fadlon Nisa, pada Kamis (23/10/2025).
“Hari ini kita lihat langsung lahan pertanian di Kelurahan Loa Ipuh. Dari laporan masyarakat, ada sekitar 200 hektare lahan yang tidak bisa ditanami karena sering tergenang banjir,” ujar Aulia di sela-sela kunjungannya.
Ia menyebutkan bahwa harus ada intervensi, yakni dengan melakukan proses normalisasi terhadap aliran air yang mengenangi lahan, agar bisa membawa aliran air tersebut ke sungai.
Menurutnya, langkah cepat ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kukar, khususnya pada sektor pertanian. Pemkab Kukar terus berupaya melakukan optimalisasi lahan pertanian yang sudah ada atau lahan yang tidak tergarap.
“Kita ingin memperkuat bidang pertanian dengan mengoptimalkan lahan yang sudah ada. Dari total 17.000 hektare lahan sawah di Kukar, sekitar 200 hektare di antaranya berada di sini dan belum bisa dimanfaatkan. Saat ini baru sekitar 13.000 hektare yang tertanam aktif di wilayah Kukar,” jelas Aulia.
Aulia juga menegaskan bahwa upaya penanganan akan difokuskan pada perbaikan sistem pengairan dan pembangunan jalan usaha tani agar produktivitas petani bisa meningkat. Dalam kunjungan tersebut, ia menyebut rencana intervensi sudah disiapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU), dan akan mulai direalisasikan pada tahun anggaran 2026.
“Langkah intervensi sudah direncanakan dan kita pastikan masuk dalam pembiayaan tahun depan. Anggarannya sekitar Rp 8 hingga 10 miliar sesuai dengan perencanaan Dinas PU. Kami juga meminta dukungan DPRD untuk mengawal agar program ini bisa segera terealisasi,” tutupnya. (Adv/Tri)
