SAMARINDA, LINGKARKALTIM: Realisasi program bedah rumah bagi 250 unit hunian warga di Samarinda hingga kini masih tertahan. Pemkot Samarinda tercatat belum menerima kepastian jadwal pencairan anggaran insentif dari pemerintah pusat.
Alokasi bantuan senilai sekitar Rp20 juta per unit itu merupakan buah penghargaan yang diraih Samarinda dalam ajang Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Kalimantan. Dalam gelaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Balikpapan pada 3 September 2026 lalu, Kota Tepian memboyong dua predikat sekaligus, yakni kategori Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan serta Implementasi Program 3 Juta Rumah tingkat kota.
Sekretaris Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, menyatakan pihaknya kini berfokus menyiapkan kesiapan administrasi sembari menanti lampu hijau transfer anggaran dari kementerian terkait.
“Untuk 250 rumah itu kemungkinan kita masih menunggu konfirmasi kapan nanti dananya masuk. Nanti kita sajikan data,” jelas Neneng.
Sembari menunggu pencairan dana pusat, warga yang ingin mengajukan usulan bantuan diarahkan untuk berkoordinasi melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim). Nantinya, seluruh berkas pengajuan akan disandingkan dengan basis data kesejahteraan masyarakat milik Dinas Sosial (Dinsos) agar penyaluran tepat sasaran.
Tak berhenti pada bantuan insentif pusat, Pemkot Samarinda juga berupaya menjemput bola program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun skema nasional lainnya. Langkah lintas sektoral ini ditempuh mengingat tingginya beban penanganan kawasan permukiman kumuh jika hanya bertumpu pada APBD kota.
Berdasarkan catatan Dinas Perkim, terdapat sekitar 21 ribu unit rumah di Samarinda yang masuk daftar antrean verifikasi. Dengan standar hitungan nilai bantuan Rp30 juta per unit mengacu Peraturan Wali Kota (Perwali), total kebutuhan anggaran terbilang sangat besar sehingga menuntut kolaborasi pendanaan berjenjang.
“Nanti kita crosscheck dengan data Dinas Sosial, sehingga terlihat siapa yang masuk desil dan berhak diprioritaskan,” pungkasnya. (dev)
