SAMARINDA, LINGKARKALTIM: Pemkot Samarinda mengambil sikap tegas atas dinamika penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak dari Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim). Kebijakan yang dituangkan dalam keputusan gubernur tersebut memicu tekanan finansial berat terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tepian.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, membeberkan koreksi pendapatan daerah akibat skema baru itu mencapai angka Rp209 miliar terdiri dari Rp70 miliar lebih sektor opsen serta Rp139 miliar lebih dari bagi hasil pajak atau setara dengan pengurangan 26,24 persen dari target awal.
Persoalan ini krusial karena diterbitkan di penghujung tahun anggaran saat APBD Perubahan telah disahkan bersama DPRD dan seluruh kegiatan belanja daerah sedang berjalan. Pemkot Samarinda menemukan adanya celah evaluasi yang mencakup tiga norma hukum utama, mulai dari aspek dasar implementasi, metodologi penghitungan formula distribusi, hingga ketepatan asumsi yang harusnya merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, PP Nomor 35 Tahun 2023, serta Perda provinsi.
“Ini kan kebijakan di akhir tahun, sementara APBD perubahan telah ditetapkan kesepakatan bersama. Dari penghitungan itu kita terdampak lebih dari 26 persen atau ekuivalen dengan angka 209 miliar. Di saat semua kegiatan berjalan, pasti dampaknya adalah utang,” ungkap Andi Harun, Kamis (13/11/2026).
Konsekuensi langsung dari kebijakan tersebut berpotensi melahirkan kewajiban bayar kepada pihak ketiga yang tidak terakomodasi di akhir tahun. Akibatnya, beban fiskal tersebut menjadi tanggungan yang harus disisihkan kembali ke dalam struktur APBD tahun berikutnya.
“Karena kegiatan sudah berjalan di lapangan, maka itu akan jadi utang. Kewajiban tidak bisa kita abaikan dan akan dibayarkan pada 2027. Berarti APBD 2027 sekarang yang dibahas harus menyisihkan uang lagi 209 miliar,” tambahnya.
Untuk itu, Pemkot Samarinda telah melayangkan surat resmi keberatan dan permohonan peninjauan kembali kepada Gubernur Kaltim. Komunikasi personal juga telah dijalin agar persoalan ini dapat diselesaikan secara bijak tanpa memicu kegaduhan publik.
Kendati demikian, Pemkot Samarinda tetap menyiapkan langkah antisipatif apabila ruang dialog tersebut menemui jalan buntu. Pengujian melalui jalur hukum dipersiapkan sebagai langkah paling objektif untuk menguji kebenaran norma dan perhitungan.
“Kami menyurat dan berkomunikasi langsung. Mengapa belum resmi kami laporkan ke DPRD karena komunikasi dengan Pak Gubernur masih berjalan, dan beliau menjawab akan menindaklanjuti. Tapi kalau pada akhirnya tidak ada koreksi, jalur yang paling fair untuk menguji dalil mana yang benar adalah melalui langkah hukum,” pungkasnya. (dev)
