KUKAR, LINGKARKALTIM: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) berperan aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Hal ini menyusul masih adanya kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai substansi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang digelar Kementerian Haji dan Umrah bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Pendopo Odah Etam, Kamis (12/11/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini penting untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat, khususnya terkait berbagai ketentuan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Ia menjelaskan, gagasan pelaksanaan sosialisasi ini berawal dari diskusi bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan bahwa masih terdapat sejumlah kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai esensi dari undang-undang tersebut.
“Kami mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI). Kegiatan ini sebenarnya berawal dari diskusi di ruang kerja saya, ketika Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah menyampaikan bahwa masih terdapat kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait esensi dari undang-undang tersebut,” ucap Sunggono.
Atas kondisi itu, sosialisasi dinilai perlu dilakukan kembali dengan menyasar berbagai kalangan, terutama ASN. Sebab, jumlah ASN di Kukar cukup besar dan tersebar di seluruh wilayah kecamatan hingga desa.
Dengan jangkauan tersebut, ASN diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Terlebih, tidak semua masyarakat memiliki kesempatan untuk mengikuti sosialisasi secara langsung.
Sunggono berharap, para ASN nantinya dapat meneruskan informasi yang diperoleh dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami.
Dengan begitu, masyarakat bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai aturan, mekanisme, serta berbagai ketentuan dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah.
“Melalui teman-teman ASN, substansi undang-undang ini diharapkan dapat dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana sehingga mudah dipahami masyarakat. Selain itu, kami juga mendorong para ASN yang membutuhkan informasi lebih lanjut agar dapat memanfaatkan kegiatan sosialisasi ini untuk memahami berbagai ketentuan terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah,” terangnya.
Selain meningkatkan pemahaman regulasi, kegiatan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan motivasi ASN Muslim untuk menunaikan ibadah haji.
Menurut Sunggono, kesempatan mengikuti sosialisasi menjadi ruang bagi peserta untuk mengetahui lebih jauh metode dan mekanisme pelaksanaan ibadah haji saat ini.
Ia berharap, ke depan semakin banyak ASN yang memenuhi persyaratan dapat mempersiapkan diri untuk berangkat ke Tanah Suci. Harapan tersebut juga dikaitkan dengan program dedikasi Pemkab Kukar, khususnya program ASN Bahagia.
“Mudah-mudahan ke depannya seluruh ASN yang memenuhi persyaratan juga mendapatkan kesempatan untuk berangkat haji. Setelah mengetahui metode, mekanisme, atau cara berhaji saat ini, mereka semakin termotivasi untuk bisa segera berangkat ke Tanah Suci. Ini juga berkaitan dengan program ASN Bahagia dalam program dedikasi Kukar,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa pemerintah juga melakukan penyesuaian sistem pembagian kuota haji berdasarkan daftar tunggu jemaah di setiap provinsi. Melalui skema perhitungan baru tersebut, terdapat 10 provinsi yang akan mengalami penambahan kuota sehingga masa tunggu keberangkatan dapat lebih singkat.
Sebaliknya, 20 provinsi lainnya akan mengalami penyesuaian kuota yang berdampak pada bertambahnya waktu tunggu. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan sistem pembagian kuota yang lebih proporsional dan berkeadilan di seluruh Indonesia.
Dahnil menegaskan, pola pembagian kuota berbasis daftar tunggu tersebut akan diterapkan sekurang-kurangnya selama tiga tahun ke depan dan diperbarui pada tahun keempat.
“Selain memberikan kepastian dalam perencanaan dan penganggaran, kebijakan tiga tahunan ini juga sejalan dengan pola kontrak multiyears yang mulai diterapkan dalam berbagai layanan penyelenggaraan haji pada musim haji 1447 H/2026, seperti layanan umum serta skema transportasi udara yang disiapkan dengan siklus kontrak tiga tahun,” ujar Dahnil dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Haji dan Umrah RI.
Kementerian Haji dan Umrah RI menegaskan komitmennya untuk menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan penyelenggaraan ibadah haji.
Penyesuaian sistem pembagian kuota ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih proporsional bagi masyarakat di seluruh Indonesia untuk menunaikan ibadah haji. (Adv/dil)
