KUKAR, LINGKARKALTIM : Pemkab Kukar memastikan rencana penataan kawasan di Jalan Kartini Tenggarong tetap memperhatikan kelayakan hunian hingga sumber pendapatan masyarakat.
Hal ini disampaikan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri saat meninjau rencana penataan kawasan di Jalan Kartini-Panjaitan Tenggarong, Jum’at (6/11/2026).
Ia mengatakan, rencana penataan kawasan ini harus dipersiapkan dengan matang, termasuk merelokasi rumah warga dan memikirkan sumber pendapatan masyarakat yang selama ini telah berjalan.
“Kita sudah pernah melakukan penataan kawasan disepanjang Sungai Mahakam. Tapi dari pengalaman itu ada beberapa kekeliuran,” katanya.
Kekeliruan itu meliputi penyediaan rumah layak huni untuk merelokasi warga yang terdampak penataan kawasan. Namun sebagian warganya tak menempati rumah tersebut.
“Kita tak ingin hal tersebut terulang kembali,” sebutnya.
Sejauh ini, ada beberapa alternatif yang disiapkan untuk merelokasi warga di bantaran sungai itu diantaranya, kawasan Mangkurawang dan Jongkang.
Selain itu, ia juga memastikan masyarakat yang direlokasi tetap memiliki sumber penghasilan yang layak.
“Masyarakat tetap menjalankan aktivitas ekonominya, sekaligus memiliki masa depan yang lebih baik,” ucapnya.
Terkait anggaran, pemerintah daerah telah menyusun perhitungan dan membagi kebutuhan anggaran, berdasarkan tahapan kegiatan, mulai proses relokasi hingga penataan kawasan.
“Beberapa skema juga sudah kita siapkan,” ujarnya.
Namun, perlu dipahami kewenangan pemerintah daerah dalam penataan ini tidak mencakup seluruh aspek. Karena ada kewenngan Balai Wilayah Sungai (BWS), khususnya terkait penanganan dan pengerukan Sungai.
“Kewenangan kami berada di kawasan atasnya,” ungkapnya.
Saat ini pemerintah daerah tengah melakukan harmonisasi, agar seluruh pihak memiliki pemahaman dan kesiapan yang sama.
“Untuk itu, kita ingin memastikan seluruh pembagian peran kewenangan, serta kesiapan masing-masing pihak,” pungkasnya. (ahk/riz)
