SAMARINDA, LINGKARKALTIM: Gelombang efisiensi dan penyesuaian anggaran yang melanda jajaran birokrasi mulai mengancam laju pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda. Pangkasan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis berdampak langsung pada tergerusnya program pembinaan dan inovasi bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi daerah.
Dampak keterbatasan anggaran tersebut tecermin dari stagnasi jumlah UMKM aktif di Kota Tepian. Dari target populasi yang dipatok mencapai 48 ribu unit usaha pada tahun ini, realisasi di lapangan tertahan di angka 47 ribu sekian unit.
Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan Bapperida Samarinda, Wahyuni Nadjar, membeberkan ruang gerak instansi teknis untuk memotivasi dan mendampingi para pelaku usaha kini kian terbatas akibat pemangkasan anggaran yang terjadi bertubi-tubi dari tingkat pusat, provinsi, hingga daerah.
“Semuanya mulai dari pusat, provinsi, sampai kota Samarinda ada efisiensi dan penyesuaian anggaran. Jadi teman-teman di beberapa OPD ini banyak yang tergerus anggarannya, sehingga terbatas ruang geraknya dalam membina, menumbuhkan inovasi, dan memotivasi pelaku UMKM. Terbukti dari target 48 ribu, kondisi aktif kita masih bergerak di 47 ribu sekian,” ungkap Wahyuni Nadjar, Kamis (5/11/2026).
Tergerusnya program pembinaan usaha kecil ini berjalan beriringan dengan melandainya kurva pertumbuhan ekonomi Samarinda. Setelah sempat menembus angka impresif di kisaran 8 persen pasca-pandemi, laju pertumbuhan ekonomi daerah kini mengalami penurunan dan bertahan di rentang 5 hingga 6 persen.
Wahyuni menyoroti di tengah situasi yang disebutnya sebagai ‘badai ekonomi’ ini, jurang kesenjangan finansial dan daya saing antara korporasi besar dengan pengusaha kecil justru semakin melebar.
Kondisi fiskal yang serba terbatas ini juga mengancam keberlanjutan program-program inkubasi wirausaha yang digagas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda, seperti pencetakan start-up lokal hingga program Wirausaha Kampung (Bun RT). Tanpa adanya pengawalan dan pendampingan intensif dari Pemkot, bibit-bibit wirausaha baru tersebut berisiko gugur sebelum berkembang.
“Secara normatif, kalau berbicara kesenjangan dan badai, kita berbicara soal kemampuan pelaku mengantisipasi kondisi sekarang. Kesenjangan dalam pengelolaan uang antara perusahaan kecil dan besar itu semakin membesar. Program Pak Wali seperti start-up dan Bun RT yang kemarin sudah mulai keluar bibit-bibitnya, karena ada badai ini jadi mulai sedikit loyo. Ini PR kita bersama bagaimana mendokrak kembali kekuatan ekonomi kecil tersebut,” tutup Wahyuni. (Dev)
